Siak, Okegas.co.id – Suasana di depan Gate 4 PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Minas memanas, Selasa (10/06/2025), saat ratusan pemuda, mahasiswa, dan buruh lokal yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Masyarakat Peduli (GPMP) Kecamatan Minas menggelar aksi unjuk rasa jilid 2. Mereka menuntut realisasi penuh terhadap hak-hak pekerja lokal yang dinilai selama ini diabaikan oleh perusahaan.
Para peserta aksi terlihat bersemangat menyuarakan orasi dan tuntutan secara bergelombang. Dengan pengeras suara dan spanduk tuntutan, massa mendesak PT PHR Minas agar segera memberikan respon konkret terhadap permintaan yang telah lama diajukan.
Namun hingga waktu berjalan, tak satu pun perwakilan dari pihak PT PHR Minas tampak turun ke lapangan. Menanggapi ketidakhadiran tersebut, massa mulai melakukan aksi "maju selangkah setiap lima menit" sebagai bentuk tekanan. Situasi pun semakin memanas.
“Jika dalam beberapa menit ke depan tidak ada tanggapan resmi, kami akan masuk ke area PHR!” tegas Ali Umar, koordinator lapangan aksi, saat ditemui di lokasi.
Aksi ini juga turut dipantau langsung oleh unsur pimpinan kecamatan, seperti Camat Minas Nurfa Octolita, SE, Kapolsek Minas, serta Danramil 03 Minas. Ketiganya hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif dan tertib.
Saat diwawancarai, Camat Nurva menegaskan bahwa pihak Upika Minas bersikap netral dan akan memfasilitasi penyelesaian berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
“Kami tidak berpihak, tapi kami mendukung setiap aspirasi masyarakat sepanjang disampaikan dengan cara yang sesuai hukum. Perda Nomor 11 Tahun 2001 jelas menjadi dasar kuat untuk mengedepankan pekerja lokal,” ujar Camat Nurva.
Aksi Saling Dorong Tak Terelakkan
Semakin sore, emosi massa memuncak. Massa mulai merapat ke garis pengamanan di depan gerbang, hingga terjadi aksi saling dorong antara pendemo dan petugas keamanan. Namun, benturan tersebut masih dapat diredam, dan situasi tetap terkendali.
Tuntutan yang Dikabulkan PT PHR Minas
Dalam perkembangan menggembirakan, sejumlah tuntutan utama GPMP akhirnya disetujui oleh PT PHR dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Siak. Berikut 9 poin utama yang disepakati:
- Dokumen Biaya MCU: PHR setuju mengeluarkan dokumen tertulis terkait biaya Medical Check-Up (MCU) serta kejelasan tanggung jawab mitra kerja atas tindak lanjut medis.
- Penghapusan Derajat Kesehatan Diskriminatif: Derajat P1-P7 tidak lagi digunakan sebagai dasar pemutusan kerja, melainkan sebagai acuan penyesuaian pekerjaan.
- Keamanan Kerja: Hasil MCU tidak menjadi alasan pemutusan kontrak bagi pekerja aktif.
- MCU di RS Minas: MCU wajib dilaksanakan di RS Umum Tipe D Minas, sebagai bentuk pemberdayaan fasilitas kesehatan lokal.
- Usia Pensiun: PHR sepakat mengikuti aturan usia pensiun sesuai PP No. 45 Tahun 2015.
- Rekrutmen Ulang: PHR akan mempekerjakan kembali pekerja yang diberhentikan akibat hasil MCU dan usia pensiun serta mengembalikan hak-hak mereka.
- Kepatuhan Hukum: PHR dan mitranya berkomitmen untuk patuh terhadap UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
- Kuota Khusus Masyarakat Minas:
- Jalur khusus bagi lulusan sarjana asal Minas.
- Kuota berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2001.
- Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya.
- Prioritas untuk warga ber-KTP Minas.
- Penghapusan syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun.
- Sertifikasi Operator: Biaya pengurusan sertifikat operator akan ditanggung PT PHR untuk posisi kerja terkait.
Aksi Diakhiri dengan Kesepakatan
Dengan disepakatinya seluruh tuntutan tersebut, GPMP secara resmi mengumumkan penghentian Aksi Unras Jilid 2. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh koordinator aksi di hadapan massa yang masih bertahan di lokasi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan ini. Kami tidak melanjutkan aksi, karena tuntutan kami telah dikabulkan,” tegas Ali Umar.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi tetap aman dan terkendali. Aksi ini menjadi bukti bahwa suara rakyat, jika disampaikan dengan semangat persatuan dan strategi yang tepat, mampu membawa perubahan nyata.***