Jakarta, Okegas.co.id — Upaya menekan angka pengangguran terus menjadi fokus strategis pemerintah daerah. Dalam kegiatan Validasi Penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) Dimensi Penurunan Pengangguran yang digelar secara daring pada Selasa (7/4/2026), peran Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Kalimantan Timur ditegaskan sebagai instrumen kunci dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten berbasis kebutuhan industri.
Kegiatan ini melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), serta penerima manfaat pelatihan. Turut hadir pula tim penilai dari Kementerian Dalam Negeri, media, dan kalangan pakar.
Dalam forum tersebut, BLK diposisikan tidak sekadar sebagai lembaga pelatihan, tetapi sebagai simpul strategis dalam menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja. Kurikulum pelatihan yang diterapkan telah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan diselaraskan dengan kebutuhan sektor unggulan Kalimantan Timur, seperti pertambangan, migas, dan industri pendukung. Kejuruan operator alat berat dan pengelasan tercatat sebagai bidang dengan tingkat serapan tenaga kerja yang relatif tinggi.
Sepanjang tahun 2025, BLK di Kalimantan Timur menyelenggarakan 65 paket pelatihan dengan total 1.039 lulusan. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen berhasil terserap ke dunia kerja, baik melalui fasilitasi penempatan maupun secara mandiri. Capaian ini dinilai sebagai kontribusi konkret dalam menekan angka pengangguran, meski tetap memerlukan penguatan sinergi lintas sektor.
Di sisi inovasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkenalkan platform digital *E-Town Kerja* sebagai sarana penghubung antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. Platform ini diharapkan mampu mempercepat proses *matching* tenaga kerja sekaligus meningkatkan transparansi akses informasi ketenagakerjaan.
Selain itu, penguatan ekosistem ketenagakerjaan juga dilakukan melalui kerja sama dengan dunia industri, peningkatan kapasitas instruktur, serta pengembangan kejuruan dan sub-kejuruan pelatihan. Kolaborasi dengan pendidikan vokasi, khususnya SMK, diperkuat melalui Tim Koordinasi Daerah bersama Dinas Pendidikan, dengan fokus pada fase transisi lulusan ke dunia kerja.
Mekanisme penempatan kerja juga terus diperbaiki melalui sinergi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK, guna memastikan lulusan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi lowongan kerja.
Dari aspek anggaran, Disnakertrans Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengalokasikan sekitar Rp32 miliar dari total Rp113 miliar untuk program penanganan pengangguran. Anggaran ini mencakup perencanaan, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Namun demikian, tantangan kelembagaan masih menjadi catatan, terutama karena BLK belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga fleksibilitas pengelolaan program dinilai belum optimal.
Sementara itu, testimoni penerima manfaat menunjukkan bahwa pelatihan BLK dinilai relevan dan berdampak nyata terhadap peningkatan peluang kerja. Meski demikian, terdapat masukan agar durasi pelatihan diperpanjang untuk memperdalam kompetensi peserta.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Dr. T.R. Fahsul Falah, menegaskan bahwa penguatan peran BLK harus diiringi dengan reformasi kelembagaan dan inovasi berkelanjutan.
“Penurunan pengangguran tidak bisa ditopang oleh satu instrumen semata. Diperlukan orkestrasi kebijakan yang mengintegrasikan pelatihan, penempatan, dan kebutuhan riil industri secara adaptif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Validasi AKPD ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah tidak hanya berorientasi pada output pelatihan, tetapi juga pada outcome berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.***