MIMIKA – Komitmen Anggota Komisi XIII DPR RI H. Muslim Ayub dalam mengawal pelayanan publik kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja reses di Papua Tengah. Dalam agenda menyerap aspirasi masyarakat dan jajaran pemasyarakatan, legislator asal Aceh itu menegaskan bahwa suara dari daerah harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan nasional.
Bagi Muslim Ayub, kunjungan kerja bukan sekadar memenuhi agenda kedewanan, tetapi menjadi ruang dialog untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun aparatur di lapangan. Salah satu isu yang mengemuka adalah keterbatasan tenaga kesehatan serta persoalan overkapasitas di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Papua.
"Setiap aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan perjuangan di Komisi XIII DPR RI. Negara harus hadir memberikan pelayanan yang layak, baik kepada masyarakat maupun warga binaan yang tetap memiliki hak atas pelayanan kesehatan," ujar Muslim Ayub.
Dalam dialog bersama jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Tengah, Muslim Ayub menyoroti pentingnya keberadaan dokter tetap di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar proses pembinaan berjalan optimal.
Ia menilai keberadaan tenaga medis yang memadai akan memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada pembinaan. Di sisi lain, persoalan kelebihan kapasitas lapas juga membutuhkan perhatian serius melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Muslim Ayub menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal berbagai kebutuhan yang disampaikan dari daerah, mulai dari penguatan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga penambahan sarana dan prasarana pemasyarakatan.
Sebagai wakil rakyat, ia menilai aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada forum diskusi semata, melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata. Karena itu, setiap masukan yang diterima selama masa reses akan menjadi bagian dari evaluasi dan pembahasan bersama kementerian serta lembaga mitra kerja DPR RI.
"Kami ingin memastikan setiap kunjungan kerja menghasilkan solusi. Aspirasi masyarakat adalah amanah yang harus diperjuangkan agar pelayanan publik semakin berkualitas dan berkeadilan," tegasnya.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus mempertegas konsistensi Muslim Ayub dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI. Dengan turun langsung ke lapangan, ia memastikan setiap kebijakan yang lahir di tingkat nasional berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mencerminkan hadirnya wakil rakyat yang aktif mendengar, berdialog, dan memperjuangkan kepentingan daerah. Melalui pendekatan tersebut, Muslim Ayub berharap pembangunan sektor pemasyarakatan dan pelayanan publik di Papua dapat terus meningkat, sehingga hak-hak dasar masyarakat dan warga binaan terpenuhi secara optimal.***