BANDA ACEH — Langkah Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh untuk turun langsung menemui, berdialog, dan merangkul masyarakat mendapat apresiasi dari kalangan fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI).
Bagi fungsionaris DPN PERMAHI, keberanian seorang pemimpin hadir langsung di tengah masyarakat merupakan cermin kepemimpinan yang tidak berjarak. Ketika suara rakyat didengar secara langsung, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk memahami persoalan sekaligus mencari jalan keluar yang konstruktif.
Sikap tersebut dinilai sejalan dengan semangat membangun Aceh yang membutuhkan kepemimpinan terbuka, komunikatif, dan responsif. Terlebih, Aceh memiliki sejarah panjang yang mengajarkan bahwa dialog jauh lebih kuat dalam merawat persatuan dibandingkan sikap saling berhadapan.
“Pemimpin itu bukan hanya hadir ketika keadaan tenang. Justru ketika ada persoalan dan masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kehadiran pemimpin menjadi sangat penting. Apa yang dilakukan Dek Fadh menunjukkan keberanian untuk turun langsung dan mendengar rakyat,” ujar salah satu fungsionaris DPN PERMAHI.
Menurutnya, pendekatan dialogis yang dilakukan Fadhlullah patut dipertahankan sebagai bagian dari budaya pemerintahan Aceh. Pemerintah tidak cukup hanya bekerja dari balik meja, tetapi perlu memastikan denyut persoalan masyarakat benar-benar sampai ke ruang pengambilan kebijakan.
Apresiasi tersebut juga tidak dimaknai sebagai dukungan tanpa kritik. Justru, DPN PERMAHI menilai kedekatan pemimpin dengan rakyat harus menjadi pintu masuk bagi evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.
“Merangkul rakyat bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, rakyat harus diberi ruang untuk menyampaikan kritik secara bermartabat, kemudian pemerintah menjawabnya dengan kerja nyata. Di situlah demokrasi dan tata kelola pemerintahan berjalan sehat,” tegasnya.
Langkah Fadhlullah juga dinilai relevan dengan tantangan Aceh pascaperdamaian. Pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, Fadhlullah menekankan bahwa tantangan Aceh kini bukan lagi sekadar mengakhiri konflik, melainkan memastikan manfaat perdamaian benar-benar dirasakan masyarakat melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi.
Karena itu, fungsionaris DPN PERMAHI berpandangan bahwa gaya kepemimpinan yang mau turun ke lapangan, membuka komunikasi, serta merawat hubungan dengan masyarakat merupakan modal penting untuk menerjemahkan perdamaian menjadi kesejahteraan.
Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Bukan sekadar pemimpin yang berbicara atas nama masyarakat, tetapi pemimpin yang bersedia mendengar langsung suara masyarakat.
Dalam konteks tersebut, langkah Dek Fadh turun ke tengah massa dan membangun dialog dinilai sebagai pesan sederhana namun kuat: pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang hadir, mendengar, merangkul, lalu bekerja.
DPN PERMAHI berharap pendekatan tersebut terus dikembangkan menjadi budaya pemerintahan yang lebih inklusif. Perbedaan pandangan tidak harus menjadi sekat, kritik tidak harus menjadi konflik, dan aspirasi rakyat tidak boleh berhenti sebagai suara yang hanya didengar tanpa tindak lanjut.
“Kalau pemimpin mau turun, rakyat merasa dihargai. Kalau rakyat merasa dihargai, kepercayaan tumbuh. Dan kalau kepercayaan tumbuh, pembangunan Aceh akan jauh lebih mudah digerakkan bersama,” tutupnya.
Bagi generasi muda Aceh, kepemimpinan seperti inilah yang patut dikawal bersama: dekat dengan rakyat, terbuka terhadap kritik, kuat dalam dialog, dan pada akhirnya dibuktikan melalui kerja nyata.***