BANDA ACEH — Komitmen memperkuat literasi legislasi di kalangan generasi muda terus mendapat perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Nurchalis, S.P., M.Si. Menurutnya, mahasiswa harus diberikan ruang untuk memahami secara langsung bagaimana proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran dijalankan oleh lembaga legislatif.
Melalui dukungannya terhadap Sikula Legislatif, Nurchalis mendorong agar program tersebut tidak sekadar menjadi forum edukasi, tetapi berkembang menjadi wadah pembelajaran demokrasi yang mampu mendekatkan mahasiswa dengan proses kerja parlemen.
Bagi Nurchalis, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, pemahaman mengenai legislasi harus dibangun sejak dari lingkungan kampus.
Ia menilai generasi muda tidak cukup hanya memahami demokrasi secara teori. Mahasiswa juga perlu mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, bagaimana anggaran dibahas, serta bagaimana fungsi pengawasan dijalankan.
Nurchalis: Kritik Harus Berbasis Data
Nurchalis juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kritik yang sehat di kalangan mahasiswa.
Menurutnya, keberanian menyampaikan kritik harus berjalan beriringan dengan kemampuan membaca data dan memahami persoalan secara objektif.
“Mahasiswa dan masyarakat memiliki posisi penting sebagai pengawas kebijakan dan penyampai aspirasi. Tetapi kritik harus berbasis data dan penyampaian aspirasi juga harus disertai solusi,” ujarnya.
Pandangan tersebut menunjukkan perhatian Nurchalis terhadap pentingnya membangun generasi muda yang kritis sekaligus konstruktif. Kritik, menurutnya, bukan sekadar menyampaikan ketidakpuasan, melainkan bagian dari proses memperbaiki kebijakan publik.
Dari Aceh untuk Indonesia
Nurchalis berharap Sikula Legislatif dapat terus dikembangkan sehingga menjadi salah satu model literasi legislasi yang lahir dari Aceh dan dapat direplikasi di berbagai kampus di Indonesia.
Ia melihat Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah yang melahirkan inovasi pendidikan demokrasi dan legislasi bagi generasi muda.
“Kalau perlu kegiatan seperti ini diperbesar dan dikembangkan hingga tingkat nasional,” kata Nurchalis.
Gagasan tersebut sekaligus memperlihatkan arah pemikiran Nurchalis yang menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai mitra kritis dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan.
Dengan penguatan literasi legislasi, ia berharap lahir generasi muda yang mampu memahami proses politik dan kebijakan publik secara lebih utuh, berani menyampaikan aspirasi, serta mampu menawarkan solusi.
Bagi Nurchalis, membangun demokrasi bukan hanya tentang memenangkan kontestasi politik, tetapi juga tentang mempersiapkan generasi yang memahami bagaimana negara dikelola dan bagaimana kebijakan publik harus dikawal.
Dari Aceh, gagasan itu diharapkan tumbuh menjadi gerakan literasi legislasi yang lebih luas membuka ruang kolaborasi antara parlemen, kampus, dan generasi muda untuk menghadirkan demokrasi yang semakin matang, kritis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***