SIAK, Okegas.co.id — Upaya Kabupaten Siak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat apresiasi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, perusahaan hingga masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan (PKH) Kementerian Kehutanan RI, Thomas Nifinluri, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Siak, Jumat (11/9/2026).
Thomas menilai pola gotong royong yang diterapkan berbagai pihak di Siak merupakan langkah yang perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi ancaman kebakaran di wilayah gambut.
"Kami mendapat laporan, kerja sama dan kolaborasi gotong royongnya sangat luar biasa. Memang kerja-kerja seperti ini yang seharusnya terus digelorakan karena menjadi kunci dalam pengendalian karhutla," kata Thomas.
Siak Memiliki Kawasan Gambut Luas
Menurut Thomas, Kabupaten Siak memiliki kawasan hidrologi gambut yang cukup luas. Kondisi tersebut membuat wilayah Siak memiliki tingkat kerawanan Karhutla yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.
Ia menekankan pentingnya seluruh pihak memahami karakteristik kawasan hidrologi gambut dalam menyusun langkah pencegahan maupun penanganan kebakaran.
"Memang penting memperhatikan peta kawasan hidrologi gambut karena Kabupaten Siak merupakan daerah yang rawan karhutla. Kami sangat apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pengendalian karhutla, luar biasa sekali," ujarnya.
Luas Lahan Terbakar Capai 273,4 Hektare
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak, Novendra Kasmara, mengungkapkan luas lahan yang terbakar di Kabupaten Siak hingga 10 September 2026 mencapai 273,423 hektare.
Dari jumlah tersebut, sekitar 111,33 hektare berada di kawasan hutan, sementara sisanya merupakan lahan masyarakat.
Menurut Novendra, upaya penanganan Karhutla telah dilakukan secara terpadu sejak Kabupaten Siak menetapkan status siaga pada Februari 2026. Pemerintah daerah bersama unsur terkait membentuk Satgas Karhutla, melakukan patroli dan mitigasi, serta melaporkan perkembangan titik panas secara berkala kepada pemerintah provinsi hingga BNPB.
Namun, memasuki Agustus hingga September 2026, eskalasi kebakaran mengalami peningkatan. Sejumlah titik panas terpantau di beberapa wilayah, di antaranya Taman Nasional Zamrud, Kampung Dayun, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, hingga Tasik Betung.
Kondisi lahan gambut menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Selain karakteristik lahan yang sulit ditangani ketika terbakar, keterbatasan sarana dan dukungan operasional juga menjadi kendala.
"Tantangan terbesar di lapangan adalah keterbatasan anggaran, alat berat, logistik, serta kebutuhan operasional untuk penanganan kebakaran di lahan gambut," kata Novendra.
Pemkab Siak Minta Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Siak Syamsurizal turut menyampaikan kondisi penanganan Karhutla yang dihadapi pemerintah daerah. Ia juga menyerahkan dokumen permohonan dukungan kepada Kementerian Kehutanan RI.
Syamsurizal menjelaskan, sebagian wilayah yang terbakar berada di kawasan gambut dan hutan sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius serta dukungan peralatan dan anggaran yang memadai.
"Sebagian besar wilayah yang terbakar berada di lahan gambut dan kawasan hutan sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi ini diperberat dengan keterbatasan sarana, peralatan, serta anggaran operasional yang dimiliki daerah," ucap Syamsurizal.
Ia menegaskan, upaya penanganan Karhutla dilakukan tanpa membedakan lokasi maupun kepentingan tertentu. Selain melindungi masyarakat, pemerintah juga berupaya menjaga kawasan hutan yang menjadi habitat berbagai jenis satwa.
"Kami bekerja seikhlas-ikhlasnya tanpa memandang bulu. Yang kami jaga adalah keselamatan masyarakat sekaligus kawasan hutan tempat satwa tinggal yang juga aset negara," tambahnya.
Syamsurizal berharap kunjungan Direktur PKH Kementerian Kehutanan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan Karhutla di Siak.
"Penanganan Karhutla di Siak kami lakukan secara gotong royong bersama Pemda, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat," katanya.
Kemenhut Siapkan Strategi Hadapi Puncak Kemarau
Direktur PKH Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri mengatakan pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi potensi peningkatan Karhutla seiring berlangsungnya musim kemarau.
Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung pada September dan kondisi tersebut berpotensi berlanjut hingga awal 2027.
Menghadapi kondisi itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari modifikasi cuaca hingga penguatan pemantauan kebakaran dari darat maupun udara.
"Kita akan siapkan strategi, mulai dari modifikasi cuaca, bahkan skema pemantauan darat dan udara dengan mengerahkan sumber daya yang ada," ungkap Thomas.
Kolaborasi seluruh unsur dinilai akan tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman Karhutla, khususnya di wilayah gambut seperti Kabupaten Siak yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.
Laporan: Darbi