Okegas.co.id, PANGKALPINANG — Kelompok Kerja (Pokja) Pers Pengkal menyelenggarakan Forum Dialog Publik bertajuk “1 Tahun Pengkal Jadi Apa?” bertempat di Halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang pada hari rabu (21/10/26).
Forum ini digelar sebagai ruang refleksi dan evaluasi kritis masyarakat terhadap satu tahun perjalanan pembangunan dan keberlanjutan kebijakan daerah di Kota Pangkalpinang.
Melalui dialog terbuka ini, Pokja Pers Pengkal mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Pangkalpinang untuk menyampaikan pandangan, gagasan, serta saran konstruktif demi kemajuan kota yang berjuluk Beribu Senyuman agar lebih terencana dan berkelanjutan.
Forum ini dirancang bukan sekadar ajang evaluasi formal, melainkan sebagai wadah ruang partisipasi publik yang transparan dan akuntabel.
Pembangunan daerah yang berdampak nyata memerlukan sinergi antara pemerintah, parlemen, akademisi, pers, dan masyarakat luas.
Untuk membedah arah pembangunan Kota Pangkalpinang dari berbagai sudut pandang, acara ini menghadirkan empat panelis utama:
Bangun Jaya (Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang) – Membahas dari sudut pandang pengawasan anggaran dan kebijakan publik daerah.
Perwakilan Akademisi / Pengamat Pembangunan Daerah – Menelaah capaian indikator pembangunan serta efektivitas program.
Perwakilan Tokoh Masyarakat / Pemuda – Menyuarakan aspirasi dan kebutuhan riil warga di lapangan.
Perwakilan Pokja Pers Pengkal – Menyampaikan catatan pers dan dinamika isu publik selama satu tahun terakhir.
Perwakilan Panitia Pokja Pers Pengkal menegaskan bahwa masa depan Kota Pangkalpinang membutuhkan konsistensi perencanaan serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan.
"Satu tahun perjalanan kepemimpinan dan pembangunan kota harus dapat dipertanggungjawabkan kepada warga.
Forum ini kami hadirkan sebagai cermin objektif agar kita bersama-sama bisa melihat sejauh mana program daerah telah menjawab kebutuhan masyarakat dan ke mana arah kota ini akan melangkah ke depan," ujar panitia penyelenggara.
Hasil dari dialog publik ini nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan publik serta pers rilis resmi yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang sebagai bahan masukan strategis.
(B.f)