Siak, Okegas.co.id — Yayasan Mapelhut Jaya mengapresiasi langkah tegas Bupati Siak, Afni Zulkifli, yang mengingatkan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) agar tidak mempermainkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) milik petani swadaya di Kabupaten Siak.
Sekretaris Yayasan Mapelhut Jaya, Darbi SAg, menilai sikap yang diambil Bupati Siak merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap nasib petani sawit mandiri yang saat ini mengalami tekanan ekonomi akibat anjloknya harga TBS di lapangan.
“Yayasan Mapelhut Jaya sangat mengapresiasi tindakan cepat dan tegas Ibu Bupati Siak yang langsung turun melakukan sidak ke sejumlah PKS. Ini menunjukkan pemerintah daerah hadir membela kepentingan petani kecil agar tidak menjadi korban permainan harga oleh oknum perusahaan,” ujar Darbi SAg.
Menurut Darbi, penurunan harga TBS hingga Rp800 sampai Rp1.500 per kilogram sangat tidak wajar apabila dibandingkan dengan kondisi harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang masih relatif stabil. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional PKS yang terbukti memainkan harga dan merugikan petani.
“Kalau memang ditemukan adanya spekulan atau PKS yang sengaja memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan besar dengan menekan harga TBS petani, maka kami mendorong agar izin pabrik tersebut dievaluasi. Jangan sampai petani terus menjadi korban,” tegas Darbi.
Yayasan Mapelhut Jaya juga mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Siak yang meminta seluruh perusahaan tetap mengacu pada harga penetapan resmi dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, serta melakukan pengawasan ketat terhadap praktik pembelian TBS di tingkat lapangan.
Selain itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait ikut mengawasi dugaan permainan harga yang dapat memicu keresahan masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi daerah.
“Industri sawit harus berjalan secara adil dan berkelanjutan. Petani swadaya merupakan bagian penting dari rantai industri sawit nasional, sehingga hak-hak mereka wajib dilindungi,” tutup Darbi SAg.***