ACEH — Perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ti?dak boleh berhenti pada persoalan keberlanjutan anggaran. Kebijakan tersebut harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pesan itu menjadi penting di tengah pembahasan masa depan Dana Otsus Aceh yang selama ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah Aceh dan DPR RI juga terus mendorong adanya kepastian keberlanjutan Otsus melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). ([DPR RI][1])
Ketua PPP Aceh menekankan bahwa keberlanjutan Otsus harus dibarengi dengan tata kelola yang semakin baik. Anggaran yang diberikan negara harus benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, perpanjangan Otsus bukan sekadar mempertahankan sebuah skema fiskal, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan Aceh, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Hal tersebut sejalan dengan pembahasan revisi UUPA di tingkat nasional. Badan Legislasi DPR RI menilai pembahasan perubahan UUPA harus melihat persoalan Aceh secara komprehensif, termasuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya membahas besaran Dana Otsus.
Karena itu, keberlanjutan Dana Otsus perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk mempercepat kemandirian Aceh. Potensi pertanian, perkebunan, kelautan, sumber daya alam, hingga sektor industri harus mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat di daerah.
Aceh memiliki kekayaan sumber daya yang besar. Tantangannya adalah memastikan kekayaan tersebut tidak hanya keluar sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat di Aceh.
Di sisi lain, perpanjangan Otsus juga membutuhkan pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Setiap rupiah anggaran harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan publik.
Dengan perspektif tersebut, perjuangan mempertahankan Otsus bukan hanya tentang berapa besar dana yang diterima Aceh, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang kembali kepada rakyat.
Pesan tersebut menjadi penting agar Otsus ke depan tidak sekadar menjadi angka dalam APBA, melainkan menjadi fondasi pembangunan Aceh yang lebih produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Pada akhirnya, keberhasilan perpanjangan Otsus harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat: ekonomi yang tumbuh, infrastruktur yang semakin baik, pelayanan publik yang meningkat, serta terbukanya lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Aceh.***