KAMPAR — Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan sekaligus membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Kampar melakukan kunjungan silaturahmi kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H. Ahmad Taridi, S.H.I., M.M., di ruang kerjanya, Senin (2/11/2026).
Rombongan AWI Kampar dipimpin langsung oleh Ketua DPC AWI Kampar, Mardianto, didampingi jajaran pengurus serta Ketua Tim Investigasi AWI, Dani, beserta sejumlah pengurus dan anggota lainnya. Suasana pertemuan berjalan hangat dan terbuka, membahas berbagai hal terkait hubungan pers dengan lembaga legislatif maupun pemerintah daerah.
Pentingnya Transparansi Anggaran & Keterbukaan Publik
Dalam kesempatan tersebut, Mardianto menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis keterbukaan informasi bagi masyarakat Kampar, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
"Keterbukaan publik bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Terutama dalam hal anggaran publik — dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya — harus terbaca jelas oleh siapa pun. Anggaran adalah uang rakyat, maka rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah mengalir dan untuk apa digunakan," ujar Mardianto.
Ia menegaskan, organisasi yang dipimpinnya siap bersinergi selama sinergi itu tidak berarti membungkam kritik atau menutup-nutupi hal yang seharusnya diketahui publik.
"AWI Kampar hadir bukan untuk menjadi penyiar resmi pemerintah, tetapi menjadi jembatan yang memastikan informasi sampai secara jujur, utuh, dan berimbang. Jika ada yang tertutup, masyarakat berhak bertanya; dan pihak berwenang wajib menjawab, bukan menghindar atau memilih-milih media yang boleh menyampaikannya," tambahnya.
Isu Terhangat di Kampar: AWI Berperan Sampaikan Secara Berimbang
Mardianto juga menyentuh sejumlah isu yang tengah hangat diperbincangkan masyarakat Kampar belakangan ini, mulai dari ketidakmerataan alokasi anggaran publikasi media, persoalan gaji PPPK Paruh Waktu yang belum tersalurkan, hingga infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan di sejumlah wilayah.
"Isu-isu yang sedang mengemuka di tengah masyarakat Kampar saat ini — mulai dari transparansi Pokir, persoalan tenaga kontrak dan PPPK, hingga jalan lingkungan yang bertahun belum terselesaikan — adalah hal-hal yang sah dan wajar disampaikan ke ruang publik. AWI Kampar akan terus menyampaikannya secara berimbang, berdasarkan fakta dan data, tanpa tendensi politis. Kami harap pihak legislatif dan eksekutif menyikapi ini sebagai masukan konstruktif, bukan sebagai serangan yang harus dilawan," tegasnya.
Sambutan Ketua DPRD Kampar
Sementara itu, Ketua DPRD Kampar, H. Ahmad Taridi, menyambut baik kedatangan jajaran AWI Kampar. Ia menilai kehadiran pers yang independen dan profesional sangat dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
"Saya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Masukan dari rekan-rekan pers sangat kami butuhkan untuk memperbaiki kinerja kami. DPRD terbuka untuk dikritisi, selama dilakukan dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta. Mari kita bangun Kampar yang lebih baik bersama-sama," ungkap Ahmad Taridi.
Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga komunikasi yang intens dan terbuka, sehingga sinergi antara lembaga pers dengan lembaga legislatif dapat terus terjalin demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kampar.