ROKAN HULU – Memasuki usia 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (27/4/2026).
Mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan desentralisasi sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Upacara dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Hadir pula Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Hj. Yurniziarti bersama sejumlah undangan lainnya.
Dalam amanatnya, Yusmar menyampaikan bahwa otonomi daerah memiliki makna lebih luas daripada sekadar kewenangan mengatur pemerintahan di tingkat lokal. Desentralisasi merupakan kesempatan sekaligus tanggung jawab bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.
Oleh karena itu, semangat Asta Cita perlu diterjemahkan melalui program kerja yang konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat daya saing daerah.
Yusmar juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan delapan agenda prioritas nasional. Di antaranya penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi serta industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga percepatan pengentasan kemiskinan.
Sejumlah langkah strategis turut menjadi perhatian pemerintah, mulai dari pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penguatan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembenahan birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi.
Meski demikian, Yusmar mengakui bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satunya menyangkut keterbatasan kemampuan fiskal, di mana berdasarkan data nasional terdapat 469 dari 546 daerah yang masih berada dalam kategori kapasitas fiskal rendah.
Persoalan pengelolaan sampah yang mencapai 16,2 juta ton per tahun serta ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini sebesar 0,375 juga menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan bersama.
Di sisi lain, kondisi perekonomian nasional menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Inflasi pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen, sementara pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39 persen.
Kondisi tersebut, menurut Yusmar, perlu menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin produktif dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menciptakan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga harus mengambil peran aktif dalam memberikan masukan serta merumuskan langkah pembangunan berdasarkan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah.
“Daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana, tetapi harus menjadi mitra aktif pusat dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal. Sinergi adalah kunci pembangunan yang adil dan merata,” tegasnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kabupaten Rokan Hulu diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus berbenah, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan semangat kemandirian dan kerja sama antarpemerintah, otonomi daerah diharapkan tidak hanya menjadi perjalanan panjang administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Negeri Seribu Suluk.