Delapan Fraksi DPRD Meranti Bedah RAPBD 2027 Rp1,06 Triliun, PAD, Infrastruktur hingga Kemiskinan Jadi Sorotan

Delapan Fraksi DPRD Meranti Bedah RAPBD 2027 Rp1,06 Triliun, PAD, Infrastruktur hingga Kemiskinan Jadi Sorotan

SELATPANJANG, OkGas.co.id - Delapan fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari rendahnya kemandirian fiskal, besarnya belanja pegawai, minimnya alokasi belanja modal, pemerataan infrastruktur, penanganan kemiskinan, hingga kesiapan penerimaan CPNS 2027.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Terpadu, Selatpanjang, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., dan dihadiri Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah, S.H., yang mewakili bupati, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, anggota DPRD, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2027 direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,06 triliun. Jumlah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer Rp879.876.360.418.

Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.068.013.121.980. Dengan demikian, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Besarnya ketergantungan terhadap dana transfer, komposisi belanja, serta kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan anggaran menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat menjadi perhatian utama delapan fraksi.

"Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa Bupati Kepulauan Meranti telah menyampaikan Pidato  Tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027," ungkap Khalid Ali.

Selanjutnya kata Khalid, menindaklanjuti Tahapan selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2019 di dalam pasal 9 ayat 3, huruf a, angka II, maka Rapat Paripurna Dewan hari ini, kita akan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.

PDI Perjuangan Soroti Target PAD dan Infrastruktur

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Nina Surya Fitri, S.H., M.Kn., menilai target PAD tahun 2027 sebesar Rp185,53 miliar cukup optimistis. Pasalnya, realisasi PAD tahun 2026 baru mencapai 35,13 persen dari target Rp200,51 miliar.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan, termasuk strategi penagihan tunggakan pajak serta pengawasan terhadap potensi pajak restoran, hotel, sarang burung walet, dan reklame.

Fraksi ini juga meminta pemerintah mengevaluasi kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD). Pengelolaan BUMD diharapkan tidak hanya bergantung pada penyertaan modal, tetapi mampu memberikan target dividen yang jelas bagi peningkatan PAD.

Dari sisi belanja, PDI Perjuangan menyoroti ketimpangan antara belanja operasi yang mencapai Rp874,78 miliar dengan belanja modal sekitar Rp92,92 miliar. Pemerintah diminta meningkatkan porsi belanja modal, terutama untuk pembangunan jalan kabupaten di seluruh kecamatan, jembatan, dan penyediaan air bersih.

Perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan dan sosial. Fraksi ini mendorong pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, penguatan perlindungan sosial, serta perhatian terhadap kader Posyandu dan guru agama di bawah Kementerian Agama.

Selain itu, beasiswa penuh bagi siswa berprestasi juga diusulkan dengan kewajiban pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan.

Nina turut menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan masyarakat saat kegiatan reses. Di antaranya abrasi di Pulau Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Pulau Merbau, Merbau, dan Tebing Tinggi Barat.

"Persoalan listrik yang masih mengalami pemadaman bergilir dan gangguan jaringan juga diminta segera dicarikan solusi, termasuk mendorong penambahan mesin PLN," ucap Nina Surya Fitri,.

Masalah kanal dan pintu air di Rangsang, Rangsang Pesisir, dan Merbau turut menjadi perhatian. Begitu juga kondisi jalan Pecah Buyung-Peranggas dan sejumlah ruas jalan di Pulau Merbau, persoalan drainase, serta pembangunan tanggul sungai untuk mengantisipasi banjir.

Di sektor kesehatan, PDI Perjuangan meminta peningkatan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) dan penambahan tenaga kesehatan di wilayah pedesaan.

Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menyetujui RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut melalui Badan Anggaran (Banggar), dengan harapan seluruh catatan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.

PAN Nilai Belanja Modal di Bawah 10 Persen Belum Memadai

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicara Syaifi Hasan, A.Md., mengingatkan pemerintah daerah agar keterbatasan ruang fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat tidak dijadikan alasan untuk mengurangi pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

PAN meminta pemerintah melakukan rasionalisasi belanja operasional birokrasi agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program prioritas.

Fraksi ini juga mengingatkan agar tema RKPD 2027, yakni “Konsolidasi Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi”, benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan program yang terukur, bukan sekadar menjadi slogan pembangunan.

Dari sisi pendapatan, PAN menyoroti target PAD sebesar Rp185,53 miliar yang masih jauh dibandingkan pendapatan transfer sebesar Rp879,87 miliar. Ketergantungan terhadap transfer yang mencapai lebih dari 82 persen dinilai harus dikurangi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

PAN juga menilai alokasi belanja modal sebesar Rp92,92 miliar atau 8,70 persen dari total belanja masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan.

'Sebagai kabupaten kepulauan yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, alokasi Belanja Modal di bawah 10 persen sangat tidak memadai," ucap Syaifi Hasan.

Untuk itu, belanja infrastruktur sebesar 28,34 persen diminta diarahkan pada pembangunan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan serta pelabuhan bongkar muat antarpulau.

PAN juga mendorong pemerintah memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan pemecah gelombang serta pengendalian abrasi.

Pada sektor pendidikan, alokasi anggaran sebesar 33,22 persen diharapkan mampu memperbaiki pemerataan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah, terutama di pulau-pulau terluar.

Sementara alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya Rp1 miliar dinilai terlalu kecil untuk menghadapi potensi abrasi, banjir rob, kebakaran hutan dan lahan, serta kondisi darurat lainnya.

PAN meminta pemerintah menjelaskan kesiapan penanganan bencana, termasuk mekanisme pencairan anggaran agar dapat dilakukan secara cepat ketika dibutuhkan.

Terkait defisit Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui SiLPA, PAN mengingatkan agar perhitungannya realistis sehingga tidak menimbulkan persoalan pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.

PKB dan PSI Minta Belanja Lebih Seimbang dan Terukur

Fraksi gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui juru bicara Drs. Jani Pasaribu, M.M., menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai perlu dikelola secara lebih seimbang.

Fraksi ini mencermati belanja pegawai sebesar 35,78 persen, belanja pendidikan 33,22 persen, belanja infrastruktur 28,34 persen, serta alokasi pengawasan yang hanya 0,27 persen.

Menurut fraksi tersebut, komposisi anggaran harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pengawasan.

Alokasi belanja pegawai diharapkan benar-benar mendukung efektivitas kerja aparatur. Sementara anggaran pendidikan dan infrastruktur harus menghasilkan peningkatan kualitas layanan serta pemerataan pembangunan.

PKB dan PSI juga menyoroti kondisi pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer pemerintah pusat. Dengan target PAD Rp185,54 miliar dan pendapatan transfer Rp879,88 miliar, pemerintah diminta lebih serius menggali potensi pendapatan daerah.

Potensi aset daerah, perdagangan, perkebunan, perikanan, dan sektor jasa dinilai perlu dikelola secara optimal tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil.

Fraksi ini menegaskan efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pemangkasan belanja, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kualitas program dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat.

"Selain itu, sinergi pemerintah daerah dan DPRD, transparansi pengelolaan anggaran, penetapan target yang jelas, serta evaluasi berkala perlu diperkuat," bener Jani Pasaribu.

Sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan konektivitas dan pemerataan pembangunan, Meranti membutuhkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan setiap wilayah. Karena itu, kemitraan strategis antarpihak dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

Golkar Minta Jalan Pelabuhan dan Layanan Kesehatan Diperhatikan

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Elvira Nindia Pradista, S.H., mengingatkan agar RAPBD 2027 disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan pembangunan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan dampak kebijakan nasional terhadap kemampuan keuangan daerah.

Golkar menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel, efisien, dan efektif. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Namun, upaya peningkatan pendapatan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari sisi pembangunan, Golkar meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan, drainase, pengelolaan sampah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penataan pasar dan kawasan perdagangan.

"Salah satu persoalan yang disoroti adalah akses jalan menuju sejumlah pelabuhan yang kerap terendam saat air pasang. Kondisi tersebut terjadi antara lain di kawasan Semulut, Mekong-Semukut, Tanjung Samak, dan sejumlah pelabuhan lainnya," ucap Elvira Nindia Pradista.

Menurut Golkar, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah diminta mencari solusi agar akses menuju pelabuhan tetap berfungsi dengan baik.

Di sektor kesehatan, Golkar meminta setiap Puskesmas memiliki tenaga dokter umum, dokter gigi, serta bidan desa. Ketersediaan tenaga kesehatan dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang memadai.

Fraksi ini juga mengusulkan agar pelayanan donor darah dijadwalkan di setiap Puskesmas. Usulan tersebut didasari kesulitan mencari pendonor ketika dibutuhkan, sementara persediaan darah di RSUD masih terbatas.

Golkar turut mendorong pemerintah melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, praktisi, dan pelaku ekonomi dalam penyusunan kebijakan pembangunan agar program yang dirancang sesuai kebutuhan daerah.

Gerindra Kritik Keterlambatan Penyampaian RAPBD

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Mulyono, S.E., M.I.Kom., memberikan perhatian terhadap proses penyampaian RAPBD 2027 kepada DPRD.

Gerindra menilai penyampaian rancangan anggaran tersebut terlambat dari jadwal. Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, RAPBD seharusnya disampaikan pada pekan kedua atau ketiga September. Namun, rancangan tersebut baru disampaikan pada pekan kedua November atau terlambat sekitar dua bulan.

Keterlambatan itu dinilai mengurangi waktu DPRD untuk melakukan analisis dan pembahasan secara mendalam. Padahal, pembahasan RAPBD membutuhkan waktu yang cukup agar setiap program dan alokasi anggaran dapat dikaji secara cermat.

Gerindra juga menyoroti kebijakan umum anggaran yang mengusung tema “Tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat”. Tema tersebut diharapkan diterjemahkan melalui program yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat kedaulatan pangan.

Fraksi ini meminta pemerintah menerapkan penganggaran berbasis hasil atau outcome-oriented budgeting.

"Setiap rupiah anggaran dikaitkan langsung dengan hasil nyata bagi masyarakat," ucap
Mulyono.

Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,065 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1,068 triliun. Gerindra juga mencermati adanya penurunan total APBD sekitar Rp68 miliar atau 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah diminta lebih selektif menentukan program dan kegiatan untuk meminimalkan potensi tunda bayar.

Gerindra turut mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tetap memperhatikan alokasi dana transfer, termasuk DAU, DAK, dan DBH, serta kebutuhan pembayaran gaji sekitar 2.900 PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang nilainya lebih dari Rp110 miliar.

Meski demikian, pemerintah daerah diminta terus memperjuangkan peningkatan dana transfer sekaligus memperkuat PAD. Dalam pandangannya, Gerindra menyebut kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 9,5 persen. Angka tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan fraksi dan berbeda dengan rasio berdasarkan target PAD dan total pendapatan dalam rancangan RAPBD.

Selain itu, Gerindra meminta pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baik di RSUD maupun Puskesmas.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD harus dilakukan secara sistematis dan seimbang. Pengeluaran operasional, termasuk remunerasi, juga diminta tidak melampaui belanja modal agar pengelolaan anggaran tetap sehat dan pelayanan kesehatan semakin baik.

NasDem Ingatkan Dampak Berkurangnya Dana Transfer

Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Rosihan Afrizal, S.H., menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas belanja. NasDem meminta pemerintah mampu menyeimbangkan belanja wajib, belanja pilihan, dan belanja hibah tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

Sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan jalan di kawasan prioritas harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

NasDem mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh membuat program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat terabaikan.

"Setiap rupiah dana APBD harus digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat," jelas Rosihan Afrizal.

Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, NasDem meminta pemerintah mengoptimalkan PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang transparan serta terukur.

Digitalisasi sistem pemungutan pajak dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan sekaligus menekan kebocoran penerimaan daerah.

Namun, keberhasilan peningkatan PAD juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, NasDem meminta pemerintah menempatkan aparatur yang kompeten, jujur, dan dapat dipercaya dalam pengelolaan pendapatan daerah.

PKS Minta Penanganan Kemiskinan dan Jalan Rusak Jadi Prioritas

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicara Pazrul Amraini, S.Pd.I., menilai ketergantungan Meranti terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun langkah konkret untuk menggali potensi PAD dari sektor pajak, retribusi, dan sumber pendapatan sah lainnya.

Upaya tersebut harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Pemerintah juga diminta memiliki perencanaan yang jelas agar potensi pendapatan yang belum tergarap dapat memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.

Di sektor pendidikan, PKS mengingatkan agar pemenuhan anggaran wajib minimal 20 persen tidak hanya dilihat dari besaran alokasi, tetapi juga dari manfaatnya.

Anggaran pendidikan diharapkan diarahkan untuk memperbaiki sekolah, mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, serta mencegah anak putus sekolah.

PKS juga meminta pemerintah melakukan pendataan kondisi sekolah secara terperinci, mulai dari kategori rusak berat, rusak sedang, hingga tidak layak digunakan. Pendataan tersebut harus disertai target perbaikan yang jelas pada 2027.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah diminta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, dan memiliki kepastian layanan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok masyarakat rentan.

Persoalan infrastruktur jalan juga menjadi sorotan. PKS meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas jalan rusak dan akses antardesa, terutama di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Merbau, Pulau Merbau, Rangsang Pesisir, dan wilayah lainnya.

Menurut fraksi ini, kondisi jalan sangat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.

PKS juga menyoroti angka kemiskinan Kepulauan Meranti yang mencapai 20,51 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau, sementara tingkat kemiskinan provinsi tercatat 6,16 persen.

"Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Pemerintah diminta mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, disertai pemberdayaan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan UMKM," ungkap Pazrul Amraini.

PKS menegaskan belanja wajib harus diwujudkan dalam program yang berkualitas dan menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengejar pemenuhan administrasi maupun tingkat penyerapan anggaran.

PPP Demokrat Minta PAD Ditingkatkan dan BKPSDM Siapkan CPNS 2027

Fraksi PPP Demokrat melalui juru bicara Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.I.P., turut menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer pemerintah pusat.

Dari total pendapatan Rp1,065 triliun, PAD hanya ditargetkan Rp185,53 miliar atau sekitar 17,41 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp879,87 miliar atau 82,59 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat. Pemerintah diminta menggali potensi pendapatan secara lebih optimal agar kemampuan keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.

PPP Demokrat juga meminta pemerintah mengevaluasi belanja yang tidak mendesak, termasuk pengadaan barang dan jasa yang belum menjadi prioritas. Efisiensi harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.

Setiap program yang dirancang harus memiliki indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan yang realistis, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi ini turut menyoroti belanja modal yang hanya sebesar Rp92,92 miliar atau sekitar 8,70 persen. Anggaran tersebut diminta lebih diarahkan pada pembangunan konektivitas dan infrastruktur publik yang mendukung sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian.

Sementara belanja pegawai sebesar 35,78 persen perlu diimbangi dengan penataan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pelayanan publik. Pemerataan pembangunan hingga desa-desa dan kecamatan yang masih tertinggal juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Terkait defisit sebesar Rp2,6 miliar, PPP Demokrat meminta pemerintah memastikan penerimaan pembiayaan dari SiLPA dapat diperhitungkan secara realistis agar tidak mengganggu pelaksanaan program dan kewajiban pembayaran daerah.

Selain persoalan anggaran, fraksi ini secara khusus meminta pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempersiapkan secara matang seluruh aspek yang berkaitan dengan rencana penerimaan CPNS Tahun 2027.

"Persiapan tersebut meliputi pemetaan kebutuhan formasi sesuai kebutuhan daerah, kesiapan administrasi, serta koordinasi dengan pemerintah pusat," ujar Dyan Desmanengsih.

Fraksi PPP Demokrat berharap proses penerimaan CPNS nantinya dapat berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dengan demikian, seleksi dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh putra-putri terbaik daerah untuk berkompetisi dan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan," harap Dyan Desmanengsih.

Beragam catatan yang disampaikan delapan fraksi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.

Mulai dari peningkatan PAD, efisiensi belanja, penguatan infrastruktur, pemerataan pendidikan dan kesehatan, hingga penanganan kemiskinan, seluruhnya diharapkan mendapat perhatian dalam pembahasan lanjutan.

Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026) pukul 09.00 WIB dengan agenda penyampaian tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum delapan fraksi DPRD. (Humas Setwan Meranti/M.Khosir AMN.C.JI)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index