Penantian 18 Tahun Berakhir, Sekjen PERMAHI Apresiasi Kepemimpinan Dasco dan Habiburokhman Sahkan UU Perampasan Aset

Penantian 18 Tahun Berakhir, Sekjen PERMAHI Apresiasi Kepemimpinan Dasco dan Habiburokhman Sahkan UU Perampasan Aset

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Muhammad Afghan Ababil, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Afghan menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dinilai mampu mengakselerasi proses legislasi terhadap regulasi yang telah dinantikan selama kurang lebih 18 tahun.

“Selama 18 tahun, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda reformasi hukum yang belum kunjung menemukan titik penyelesaian. Namun, di bawah kepemimpinan Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman, kebuntuan legislasi tersebut akhirnya berhasil diakhiri. Ini merupakan capaian penting dalam sejarah pembaruan hukum nasional yang patut kita apresiasi,” ujar Afghan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Afghan, keberhasilan pengesahan UU Perampasan Aset memperlihatkan bahwa kemauan politik (*political will*) yang kuat, disertai kepemimpinan legislatif yang efektif, mampu mempercepat lahirnya kebijakan hukum strategis tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik.

Ia secara khusus mengapresiasi peran Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal agenda legislasi tersebut, serta Habiburokhman yang memimpin Komisi III DPR RI dalam menyelenggarakan pembahasan dan menyerap berbagai pandangan masyarakat.

“Harus kita akui bahwa kepemimpinan politik memiliki peranan fundamental dalam menentukan arah dan efektivitas pembentukan hukum. Apa yang sebelumnya mengalami stagnasi selama hampir dua dekade akhirnya dapat diselesaikan melalui kerja legislasi yang terarah. Pak Dasco dan Pak Habiburokhman telah menunjukkan bahwa DPR mampu menghadirkan terobosan hukum yang konkret ketika terdapat komitmen dan keberanian politik untuk menuntaskannya,” tegas Afghan.

Lebih lanjut, Afghan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi III DPR RI yang telah memberikan ruang partisipasi kepada PERMAHI melalui dua kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka pembahasan RUU Perampasan Aset.

PERMAHI diketahui turut menyampaikan pandangan hukum dalam RDPU pada 8 April 2026 dan kembali menghadiri RDPU pada 30 September 2026. Dalam kedua forum tersebut, PERMAHI memberikan sejumlah masukan konstruktif mengenai desain regulasi perampasan aset, khususnya keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan, pemulihan kerugian negara, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi III DPR RI, Bapak Habiburokhman, beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisi III yang telah dua kali memberikan kesempatan kepada PERMAHI untuk menyampaikan pandangan akademis dan konstruktif dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset. Bahkan, PERMAHI menjadi salah satu organisasi yang memperoleh ruang partisipasi sejak fase awal akselerasi pembahasan regulasi tersebut,” ungkapnya.

Afghan menegaskan bahwa keterlibatan organisasi mahasiswa hukum dalam proses legislasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Menurutnya, keterbukaan Komisi III terhadap pandangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi mahasiswa mencerminkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif.

“Bagi kami, keterlibatan PERMAHI bukan sekadar memenuhi undangan kelembagaan, melainkan bagian dari tanggung jawab intelektual mahasiswa hukum dalam mengawal pembentukan hukum nasional. Kami melihat Komisi III di bawah kepemimpinan Habiburokhman telah memberikan ruang dialog yang konstruktif, bahkan menjadikan pandangan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyempurnaan substansi regulasi,” jelasnya.

Dalam perspektif hukum, Afghan menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan momentum untuk memperkuat paradigma penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat dirampas melalui mekanisme yang sah untuk kepentingan pemulihan kerugian negara dan perlindungan korban.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disertai jaminan kepastian hukum, proses hukum yang adil (*due process of law*), dan perlindungan hak milik warga negara.

“Sejak awal pembahasan, PERMAHI berpandangan bahwa pemberantasan kejahatan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia. Negara harus memiliki instrumen yang kuat untuk merampas hasil kejahatan, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, pengawasan pengadilan, akuntabilitas aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus tetap menjadi prinsip utama dalam implementasinya,” terangnya.

Mengakhiri keterangannya, Afghan berharap keberhasilan DPR RI dalam mengesahkan UU Perampasan Aset menjadi preseden positif bagi percepatan pembaruan hukum nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Pengesahan undang-undang ini membuktikan bahwa reformasi hukum bukan hanya persoalan gagasan normatif, melainkan membutuhkan keberanian politik, kepemimpinan yang efektif, dan keterlibatan masyarakat. Kami mengapresiasi langkah konkret Pak Dasco dan Pak Habiburokhman. Setelah 18 tahun penantian, bangsa Indonesia akhirnya memiliki landasan legislasi baru untuk memperkuat pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset. Selanjutnya, tugas kita bersama adalah memastikan undang-undang ini benar-benar dilaksanakan secara adil, profesional, dan tidak disalahgunakan,” pungkasnya.***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index