Jakarta – Gerakan Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi (GPMK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (17/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran Polres Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, menyusul adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit.
Dalam orasinya, Wahyullah Arif selaku Penanggung Jawab Aksi GPMK menyampaikan tuntutan tegas agar Kadiv Propam Mabes Polri segera memeriksa dan mengevaluasi Kapolres Mamuju Tengah, Kasat Reskrim, serta Kanit Pidana Umum (Pidum). Ia juga mendesak agar seluruh jajaran Polres Mamuju Tengah diperiksa guna memastikan tidak adanya pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembiaran dalam penanganan perkara tersebut.
"Kami datang ke Mabes Polri untuk meminta keadilan dan kepastian hukum. Kami mendesak Kadiv Propam Mabes Polri agar tidak hanya memeriksa satu atau dua personel, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran Polres Mamuju Tengah. Apabila ditemukan pelanggaran dan ketidakprofesionalan, kami mendesak agar pejabat yang bertanggung jawab dicopot dari jabatannya," tegas Wahyullah Arif dalam orasinya.
Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum dan Aktivitas Pengambilan Sawit Tanpa Hak
GPMK juga menyoroti dugaan adanya sejumlah pihak yang disebut dalam pengaduan terkait aktivitas pengambilan buah kelapa sawit tanpa hak di lokasi perkebunan warga. Massa aksi menduga persoalan tersebut perlu diusut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan atau perlindungan dari oknum aparat kepolisian.
Dalam tuntutannya, GPMK meminta Propam Mabes Polri mengklarifikasi dan memeriksa dua personel yang disebut dalam pengaduan, yakni Brigpol Rusdi dan Brigpol Mawar, terkait dugaan keterkaitan maupun tindakan yang berpotensi menghambat penegakan hukum.
Selain itu, GPMK meminta aparat penegak hukum menelusuri nama-nama yang disampaikan pihak pelapor untuk diklarifikasi terkait dugaan pengambilan buah sawit tanpa hak, yaitu:
1. H. Anto alias ...
2. Uchu alias Awing.
3. Agus.
4. H. Rahim.
5. Hj. Rannu.
6. Kamaruddin.
7. H. Firmanto Syam Sam.
8. Awing Yusuf.
9. Agus Nyengka.
10. Tompo Ali.
11. Hj. Alusu.
12. Misnawati Syam.
13. Caya Intang.
14. Maya Pone.
Wahyullah menegaskan bahwa nama-nama tersebut harus ditelusuri berdasarkan bukti dan keterangan para pihak, bukan dibiarkan menjadi persoalan yang tidak mendapatkan kepastian hukum.
"Kami meminta Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Barat mengusut dugaan pencurian buah sawit ini sampai tuntas. Kami juga meminta Propam memeriksa setiap personel yang diduga memiliki keterkaitan. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan perlindungan sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya," lanjutnya.
Beri Tenggat Satu Minggu, GPMK Ancam Gelar Aksi Berjilid-jilid
Dalam pernyataan sikapnya, GPMK memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Kadiv Propam Mabes Polri untuk menunjukkan langkah konkret atas tuntutan yang telah disampaikan.
Wahyullah Arif menegaskan, apabila dalam waktu satu minggu belum terdapat tindakan maupun kejelasan tindak lanjut dari Kadiv Propam Mabes Polri, GPMK menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa secara berjilid-jilid hingga tuntutan pemeriksaan dan evaluasi terhadap jajaran Polres Mamuju Tengah mendapatkan respons serius.
"Kami memberikan waktu satu minggu kepada Kadiv Propam Mabes Polri untuk mengambil langkah konkret. Apabila tidak ada tindakan dan kejelasan tindak lanjut, kami akan kembali turun ke jalan dengan aksi berjilid-jilid. Kami tidak akan berhenti mengawal persoalan ini sampai ada pemeriksaan yang transparan dan tindakan tegas apabila pelanggaran terbukti, termasuk pencopotan pejabat yang terbukti tidak profesional," tegasnya.
GPMK juga meminta Kapolri memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut serta memastikan pelapor, saksi, dan masyarakat yang memberikan keterangan mendapatkan perlindungan hukum.
GPMK: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih
Menutup orasinya, GPMK menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi institusi penegak hukum.
Menurut GPMK, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap laporan masyarakat harus diproses secara profesional, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.
GPMK menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia hingga terdapat kejelasan penanganan perkara.
"Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jabatan bukan kekebalan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab di hadapan hukum," tutup Wahyullah Arif.
GERAKAN PEMUDA MAHASISWA ANTI KORUPSI (GPMK)
Wahyullah Arif
Penanggung Jawab Aksi