JAKARTA – DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn., menunjukkan langkah hukum tegas dalam mengawal pengaduan kliennya, John Hamenda, terkait dugaan permintaan dana miliaran rupiah dalam penanganan sengketa tanah di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Tidak sekadar mempersoalkan penghentian penyidikan, pengacara tersebut membawa dugaan permintaan dana operasional Rp5 miliar hingga Rp10 miliar ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Pengaduan terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, disampaikan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Laporan tersebut telah diterima Propam Polri dengan bukti Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111201036.

Bagi Santrawan, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas konflik kepemilikan tanah. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni pentingnya memastikan kewenangan penyidikan dijalankan secara profesional, transparan, dan tidak menyimpang dari hukum.

"Kami ingin memastikan bahwa hukum tetap menjadi panglima. Penegakan hukum tidak boleh dijadikan ruang transaksi. Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara objektif, siapa pun yang dilaporkan," tegas Santrawan.

Dugaan Permintaan Dana Disebut Berulang Kali

Santrawan menjelaskan, berdasarkan keterangan John Hamenda, dugaan permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar terjadi sekitar Agustus 2025.

Saat itu, kliennya disebut menghadap Kombes Pol Suryadi untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan polisi.

Menurut pengakuan John kepada tim kuasa hukum, permintaan tersebut tidak hanya disampaikan sekali, tetapi beberapa kali dalam rangkaian komunikasi terkait penanganan perkara.

John mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan uang tersebut.

Santrawan bersama tim penasihat hukum kemudian menyarankan agar dugaan itu tidak diselesaikan melalui komunikasi informal, melainkan ditempuh melalui mekanisme pengaduan resmi kepada Propam Mabes Polri.

"Klien kami menyampaikan adanya dugaan permintaan uang yang berulang kali. Karena itu, kami meminta Propam mendalami secara serius. Harus jelas siapa yang meminta, apa dasar permintaannya, untuk kepentingan apa, dan apakah terdapat kaitan dengan proses penyidikan," ujarnya.

SP3 Jadi Salah Satu Pokok Pengaduan

Perhatian Santrawan juga tertuju pada terbitnya surat penghentian penyidikan Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.

John menduga penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan tidak dipenuhinya permintaan uang yang sebelumnya disampaikan kepadanya.

Dugaan tersebut menjadi materi yang diminta untuk diuji melalui pemeriksaan Propam.

Santrawan juga mempertanyakan kesesuaian penerbitan SP3 dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tanggal 5 Maret 2025 dan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tanggal 1 September 2025.

Menurut penafsiran pihak pelapor, putusan praperadilan pertama menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan.

Karena itu, ia meminta aparat pengawas internal menelusuri secara cermat dasar hukum dan proses penerbitan SP3 terbaru.

"Kami tidak ingin ada kesimpulan yang dibangun berdasarkan asumsi. Semua harus diuji melalui dokumen, prosedur, keterangan para pihak, dan bukti yang sah. Di situlah pentingnya pemeriksaan yang independen dan profesional," kata Santrawan.

Kawal Sengketa Tanah Bernilai Rp600 Miliar

Perkara yang dikawal Santrawan berkaitan dengan dua bidang tanah milik John Hamenda di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

Total luas tanah tersebut sekitar 52.651 meter persegi, berdasarkan SHM Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi.

Pihak John memperkirakan nilai aset tersebut mencapai sedikitnya Rp600 miliar.

Sengketa juga berkaitan dengan rencana pembangunan Mall Manado Square sejak 2003, pembayaran panjar pembelian kios yang diklaim mencapai Rp41 miliar, serta sejumlah dokumen peralihan hak yang dipersoalkan.

Santrawan menegaskan bahwa seluruh dokumen dan rangkaian transaksi tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh agar tidak ada hak hukum kliennya yang terabaikan.

Desak Pemeriksaan Transparan, Minta Bareskrim Ambil Alih

Dalam pengaduan tersebut, Santrawan meminta Kapolri memberikan perhatian serius dan mendorong Kadiv Propam, Karo Paminal, serta Karo Wabprof Divpropam Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Ia juga meminta evaluasi jabatan terhadap pejabat yang dilaporkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Apabila pelanggaran berat terbukti, pihaknya meminta sanksi sesuai ketentuan, termasuk PTDH apabila memenuhi persyaratan hukum.

Selain itu, Santrawan meminta agar penanganan laporan polisi kliennya diambil alih Bareskrim Mabes Polri demi menjamin objektivitas dan kepastian hukum.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar seluruh persoalan dapat diperiksa secara profesional tanpa konflik kepentingan.

Menjaga Integritas Profesi Advokat

Langkah Santrawan membawa pengaduan ke Propam memperlihatkan bahwa pendampingan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembelaan kepentingan klien di ruang persidangan.

Advokat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak hukum klien terlindungi dan setiap dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum memperoleh saluran pemeriksaan yang semestinya.

"Ini bukan semata-mata persoalan pribadi klien kami. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kami akan mengawal persoalan ini melalui jalur hukum sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban," tutup Santrawan.

Kini, tindak lanjut Propam Mabes Polri menjadi perhatian. Santrawan berharap pengaduan tersebut diperiksa secara terbuka, objektif, dan profesional.

Baginya, integritas penegakan hukum harus dijaga melalui keberanian menguji setiap dugaan, ketegasan menindak pelanggaran yang terbukti, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.***