PEKANBARU (OG) – Koperasi Produsen Rambah Samo Sakti secara tegas menuntut kepastian hukum, transparansi, dan realisasi hak konstitusional atas kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen dari PT Sawit Asahan Indah (PT SAI). Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (9 November 2026).  

Ketua Umum Koperasi Produsen Rambah Samo Sakti, Yarahman, menyatakan bahwa kehadiran mereka di DPRD Riau merupakan representasi sah secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU: 0008004.AH.01.29. Tahun 2026, yang menaungi masyarakat adat dan tempatan dari 5 desa di Kabupaten Rokan Hulu.  

Berdasarkan hasil notulen audensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu pada 29 Oktober 2026, terungkap bahwa sertifikat perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT SAI yang telah terbit seluas 5.196,17 hektare memunculkan kewajiban mutlak minimal seluas 1.039,23 hektare yang menjadi hak bagi Koperasi Produsen Rambah Samo Sakti.

Namun, hingga kini pihak perusahaan dinilai belum merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma tersebut.  

Dalam RDP tersebut, Muhammad Saroha Lubis, S. IP.,M.Si Selalu Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi Koperasi Produsen Rambah Samo Sakti menyampaikan beberapa tuntutan utama:

1. Meminta Komisi II DPRD Riau mengeluarkan rekomendasi tegas agar Bupati Rokan Hulu dan Dinas Perkebunan menerbitkan Surat Keputusan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) selambat-lambatnya 14 hari kerja.  

2. Meminta Menteri ATR/BPN, Kakanwil BPN Riau, dan pihak terkait untuk membekukan serta melarang kegiatan di areal izin perpanjangan HGU PT SAI yang diduga cacat hukum sebelum kebun plasma 20% diserahkan secara nyata.  

3.Meminta audit dan pembukaan titik koordinat serta peta kadastral secara terbuka guna memperjelas batas HGU PT SAI dan hak kebun masyarakat.  

4.Mengingat PT SAI belum merealisasikan kewajiban plasma seluas 1.039,23 hektare, koperasi meminta hak untuk mengambil alih dan mengelola secara mandiri lahan plasma tersebut demi kepastian hukum dan kesejahteraan anggota.  

"Masyarakat sudah terlalu lama menjadi penonton di atas tanah kelahirannya sendiri sementara korporasi mengeruk keuntungan di atas legalitas yang cacat kewajiban.

Kami mengetuk hati nurani para wakil rakyat di Komisi II DPRD Riau untuk berdiri dan berjuang bersama Koperasi Produsen Rambah Samo Sakti," tegas pihak koperasi dalam penutupan pernyataan sikapnya. 

Pekanbaru, 9 November 2026
Koperasi Produsen Rambah Samo Sakti