JAKARTA – Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2026, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN), Patar Sihotang, S.H., M.H., mengajak seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan melalui gerakan nyata melawan korupsi, mengawal penggunaan anggaran negara, serta memperjuangkan keterbukaan informasi publik.

Menurut Patar, 81 tahun setelah pertempuran heroik di Surabaya, bangsa Indonesia tidak boleh hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan seremoni. Semangat perjuangan harus diwujudkan dalam keberanian menjaga amanah, melawan penyalahgunaan kekuasaan, dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

Ia menegaskan, korupsi merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan karena dampaknya langsung dirasakan rakyat.

"Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ikut dirampas. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, keselamatan masyarakat dipertaruhkan. Uang negara berasal dari rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat," demikian pesan Patar dalam refleksi Hari Pahlawan 2026.

Korupsi Merusak Cita-Cita Kemerdekaan

Patar menilai perjuangan bangsa saat ini tidak lagi hanya menghadapi penjajahan secara fisik, tetapi juga menghadapi praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan penguasaan kekayaan publik untuk kepentingan segelintir orang.

Karena itu, masyarakat harus berani melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan APBN, APBD, dana desa, dan pelaksanaan proyek pembangunan.

Menurutnya, kemerdekaan sejati harus menghadirkan kesejahteraan yang merata, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kecil.

Keterbukaan Informasi Menjadi Senjata Rakyat

Ketua Umum PKN tersebut juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai instrumen untuk mencegah korupsi.

Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat mengawasi proyek pemerintah apabila dokumen anggaran, kontrak pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban sulit diakses.

Padahal, hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan publik berkewajiban memberikan pelayanan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan menempuh penyelesaian sengketa informasi melalui mekanisme yang tersedia.

Patar menegaskan, masyarakat yang meminta informasi mengenai penggunaan uang negara bukanlah pihak yang harus dicurigai, melainkan bagian dari elemen masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan.

PKN Kritik Penanganan Sengketa Informasi

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, PKN juga menyoroti pelayanan dan penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat maupun sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta dan Banten.

Patar menyampaikan bahwa kritik terhadap lembaga penyelesaian sengketa informasi harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, setiap perkara harus diperiksa berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku. Persyaratan administrasi juga harus diterapkan secara proporsional, disertai penjelasan yang jelas agar masyarakat memahami alasan suatu permohonan diterima ataupun ditolak.

"Lembaga publik harus berani menjelaskan setiap keputusan. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dengan menutup diri terhadap kritik, tetapi melalui transparansi dan pertanggungjawaban," tegasnya.

Cari, Temukan, Laporkan!

Sebagai organisasi yang bergerak dalam pengawasan keuangan negara, PKN terus mengedepankan semboyan:

CARI – TEMUKAN – LAPORKAN.

Patar menjelaskan bahwa pengawasan harus dimulai dengan mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, menemukan fakta melalui pemeriksaan yang teliti, kemudian melaporkan dugaan penyimpangan melalui jalur hukum yang sah.

Ia mengingatkan bahwa setiap dugaan harus diuji berdasarkan bukti dan setiap pihak tetap memiliki hak memperoleh pemeriksaan yang adil.

PKN meyakini bahwa pengawasan masyarakat harus dibangun di atas data dan fakta, bukan sekadar tuduhan atau opini tanpa dasar.

**"Data adalah Bukti. Fakta adalah Kekuatan. Hukum adalah Jalan. Keadilan adalah Tujuan,"** menjadi prinsip yang ditegaskan Patar.

Jangan Hanya Mengenang Pahlawan, Lanjutkan Perjuangannya!

Menutup refleksi Hari Pahlawan 2026, Patar mengajak seluruh masyarakat, pejabat negara, aparat penegak hukum, pengusaha, dan generasi muda untuk mengambil bagian dalam menjaga amanat kemerdekaan.

Menurutnya, menghormati para pahlawan bukan hanya dengan mengenang sejarah perjuangan, melainkan juga dengan menjaga uang negara, menolak korupsi, memperjuangkan hak masyarakat, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Kemerdekaan harus dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, petani mendapatkan kepastian hak, dan seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencari keadilan," pesannya.

Ia menegaskan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan telah dilakukan para pahlawan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kini, generasi penerus memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan tersebut melalui kejujuran, keberanian, pengawasan berbasis bukti, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat.