BENGKALIS, RIAU – Yayasan Masyarakat Peduli Hutan dan Jalan Raya (MAPELHUT JAYA) menyatakan keseriusannya untuk membawa persoalan dugaan pelanggaran lingkungan yang melibatkan PT ISA di Desa Batin Sobanga, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, ke ranah hukum.

Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan kondisi kolam penampungan dan pengolahan limbah perusahaan yang tidak kedap air. MAPELHUT JAYA menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Sekretaris Yayasan MAPELHUT JAYA, Darbi, S.Ag., menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengolahan air limbah yang tidak kedap air telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Menurut Darbi, dalam Lampiran XV Tabel 1 angka 27 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tingkat Pelanggaran terhadap Kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan, disebutkan bahwa **pengolahan dan saluran air limbah tidak kedap air merupakan pelanggaran berat.**

"Ini bukan persoalan sepele. Negara sudah mengatur secara tegas bahwa pengolahan dan saluran air limbah yang tidak kedap air masuk kategori pelanggaran berat. Oleh karena itu, apabila dugaan kondisi kolam limbah PT ISA tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis, pemerintah wajib menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Darbi.

MAPELHUT JAYA Minta DLH Jangan Tutup Mata

Darbi meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bersama instansi lingkungan hidup Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi operasional PT ISA.

Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar melihat dokumen administrasi perusahaan.

Menurutnya, ada beberapa hal penting yang harus diperiksa, di antaranya kondisi konstruksi dasar dan dinding kolam limbah, keberadaan lapisan kedap air, kemungkinan rembesan limbah ke dalam tanah, serta potensi pencemaran air tanah dan lingkungan di sekitar perusahaan.

"Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi pencemaran. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Kalau memang ditemukan kolam pengolahan limbah tidak kedap air, jangan hanya diberikan teguran tanpa tindak lanjut yang jelas. Harus ada tindakan sesuai aturan," ujarnya.

Siapkan Langkah Hukum, PT ISA Bisa Dibawa ke Meja Hijau

Lebih lanjut, Darbi menyampaikan bahwa MAPELHUT JAYA tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap PT ISA apabila hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang dikumpulkan menunjukkan adanya pelanggaran lingkungan.

Yayasan akan mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan organisasi lingkungan hidup atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan tersebut memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

"MAPELHUT JAYA tidak ingin persoalan ini hanya menjadi bahan pembicaraan. Kami akan mengumpulkan bukti, meminta pemeriksaan resmi, dan mempelajari langkah hukum yang dapat ditempuh. Jika ditemukan pelanggaran dan persyaratan gugatan terpenuhi, kami siap membawa persoalan ini ke meja hijau," tegas Darbi.

Pemerintah Diminta Tegakkan Aturan Tanpa Pandang Bulu

MAPELHUT JAYA juga mengingatkan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan industri wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur kewajiban pengelolaan lingkungan, pengawasan, serta pengenaan sanksi administratif terhadap penyimpangan kewajiban dalam persetujuan lingkungan.

Karena itu, apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah diminta mempertimbangkan tindakan penegakan hukum sesuai jenis dan tingkat pelanggaran, termasuk kewajiban perbaikan serta pemulihan lingkungan apabila diperlukan.

Darbi menegaskan bahwa perjuangan MAPELHUT JAYA bukan untuk menghambat investasi maupun aktivitas perusahaan.

"Silakan perusahaan berinvestasi dan menjalankan usaha, tetapi jangan mengabaikan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Investasi harus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian alam," tutupnya.

Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada manajemen PT ISA untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan terkait dugaan kondisi kolam pengolahan limbah tersebut. Hingga pemeriksaan resmi dilakukan, dugaan pelanggaran ini tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.***