Rohul, Okegas.co.id – Upaya wartawan untuk memperoleh klarifikasi langsung terkait dugaan persoalan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tri Saudara, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), justru menemui kendala.
Saat mendatangi lokasi dapur SPPG Tri Saudara pada Senin (16/11/2026), wartawan yang hendak melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan dari pihak pengelola tidak diperkenankan masuk ke area dapur.
Petugas keamanan (security) bernama Dego menyampaikan bahwa larangan tersebut berlaku bagi pihak luar, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun lembaga bantuan hukum (LBH).
"Baik LSM atau LBH tidak boleh masuk. Saya hanya menjalankan perintah atasan. Terserah bapaklah mau diberitakan, itu urusan bapak," ujar Dego kepada wartawan.
Dego juga menyebutkan bahwa larangan tersebut merupakan perintah dari pihak Dinas Kesehatan kepada Kepala SPPG Tri Saudara, Rhmadan. Namun, hingga kini belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dasar maupun alasan pemberlakuan larangan tersebut.
Kedatangan wartawan ke lokasi bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk melakukan verifikasi informasi sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak pengelola SPPG Tri Saudara menyampaikan penjelasan dan hak jawab atas pemberitaan yang sebelumnya telah beredar di sejumlah media online.
Sebelumnya, media Katakabar.com menerbitkan berita berjudul "Rawan Risiko Keracunan, Dapur MBG SPPG Tri Saudara di Ujung Batu Diminta Segera Diaudit".
Dalam pemberitaan tersebut diungkapkan adanya keluhan dari sejumlah kepala sekolah penerima manfaat program MBG. Mereka disebut menemukan sejumlah persoalan pada menu makanan yang didistribusikan, mulai dari ikan patin yang diduga mengeluarkan bau tidak sedap, nasi dengan tekstur keras, hingga buah-buahan yang dinilai tidak layak dikonsumsi.
Bahkan, berdasarkan informasi dalam pemberitaan tersebut, sejumlah kepala sekolah mengambil langkah menolak mendistribusikan makanan kepada para siswa demi mengantisipasi kemungkinan gangguan kesehatan maupun risiko keracunan pangan.
Persoalan ini menjadi perhatian serius mengingat program MBG menyangkut pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan semestinya menjadi bagian penting dari pengawasan penyelenggaraan program tersebut.
Terlebih, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dalam penyelenggaraan program MBG.
Selain itu, Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/4954/2025 juga menjadi salah satu acuan terkait kesiapsiagaan kesehatan, penerapan higiene dan sanitasi, serta respons terhadap kejadian luar biasa (KLB) akibat keracunan pangan.
SPPG Tri Saudara yang berlokasi di Jalan Mangga I Nomor 123, Kecamatan Ujung Batu, diketahui melayani sejumlah lembaga pendidikan, di antaranya SDN 011, SDN 004, SMPN 02 Ngaso, dan SMK Negeri 1 Ujung Batu.
Atas munculnya keluhan tersebut, wartawan berupaya meminta penjelasan langsung kepada Kepala SPPG Tri Saudara, Rhmadan. Sejumlah hal yang hendak dikonfirmasi meliputi kebenaran keluhan pihak sekolah, mekanisme pengawasan mutu dan keamanan pangan, standar kelayakan menu sebelum didistribusikan, serta langkah evaluasi apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar.
Namun, upaya konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil karena wartawan tidak diperkenankan memasuki area dapur.
Perlu ditegaskan, konfirmasi kepada pihak pengelola merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari satu pihak. Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan duduk perkara sekaligus memberikan ruang bagi pihak yang diberitakan menyampaikan penjelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG Tri Saudara, Rhmadan, maupun pihak terkait belum memberikan klarifikasi langsung atas keluhan yang diberitakan sebelumnya.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengelola SPPG Tri Saudara maupun Dinas Kesehatan terkait persoalan tersebut.
(Suwito, S.T., M.Si.)