ROKAN HULU (OG) – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (DPW LSM KOREK) Provinsi Riau mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMK Negeri 1 Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Tahun Anggaran 2025.

Persoalan tersebut mencuat setelah KOREK Riau menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan yang bersumber dari dana BOSP di sekolah tersebut.

Ketua DPW LSM KOREK Riau menyampaikan bahwa informasi tersebut saat ini masih dalam tahap pendalaman. Pihaknya tengah menelusuri mekanisme pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pekerjaan.

Menurutnya, hal yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh tahapan penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis Dana BOSP serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang relevan.

"Kami mempertanyakan apakah pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOSP SMK Negeri 1 Ngaso Tahun Anggaran 2025 sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sebab, ada informasi yang kami terima mengenai dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Informasi ini sedang kami dalami berdasarkan keterangan sumber dan bukti yang kami peroleh," tegasnya.

Atas persoalan tersebut, KOREK Riau meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu memberikan perhatian dan melakukan penelusuran apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

KOREK menilai pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan sangat penting, mengingat anggaran BOSP merupakan bagian dari program pemerintah yang diperuntukkan bagi mendukung operasional serta peningkatan mutu pendidikan.

Karena itu, setiap proses penggunaan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain meminta perhatian aparat penegak hukum, KOREK Riau juga mendorong Dinas Pendidikan terkait dan pihak SMK Negeri 1 Ngaso agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai besaran anggaran BOSP Tahun 2025, rincian penggunaannya, mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

"Kami tidak ingin menuduh atau menyudutkan pihak mana pun. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan, tentu hal tersebut harus dijelaskan dan ditindaklanjuti. Jangan sampai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan justru menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

KOREK Riau menegaskan akan terus melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, pihaknya membuka kemungkinan untuk menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Menurut KOREK, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran negara merupakan kewajiban setiap penyelenggara program pemerintah. Sementara itu, pengawasan masyarakat melalui kontrol sosial menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan.

(Suwito, S.T., M.Si)