Inhu, okegas.co.id – Nanda (ND), yang disebut sebagai anak pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, akhirnya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang turut mencatut namanya.

Nanda secara tegas membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyalahgunaan distribusi solar subsidi di SPBU 14.293.6131, Desa Bongkal Malang, Jalan Air Molek–Teluk Kuantan.

Klarifikasi tersebut disampaikan pada Sabtu (14/11/2026) sebagai bentuk hak jawab atas pemberitaan salah satu media online yang diterbitkan sehari sebelumnya, Jumat (13/11/2026).

Dalam pemberitaan tersebut, nama Nanda disebut bersama seorang anggota TNI aktif berinisial OG alias Ogik. Keduanya dikaitkan dengan dugaan aktivitas pelangsiran solar subsidi berdasarkan keterangan seorang warga berinisial WT.

Namun, Nanda membantah keterlibatannya, termasuk tudingan mengenai aktivitas pengisian solar subsidi secara berulang menggunakan kendaraan truk maupun mobil L300 dengan jumlah yang disebut mencapai sekitar empat ton setiap malam.

"Saya tegaskan bahwa tuduhan yang menyebut saya terlibat dalam aktivitas pelangsiran solar subsidi di SPBU Bongkal Malang itu tidak benar. Saya sangat menyayangkan nama saya dicatut dalam pemberitaan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada saya," tegas Nanda.

Ia mengaku keberatan karena namanya dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hukum tanpa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan.

Menurut Nanda, setiap informasi yang menyangkut seseorang, terlebih berkaitan dengan dugaan tindak pidana, semestinya melalui proses verifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan akurasi informasi sekaligus menghindari terbentuknya persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Minta Pemberitaan Diluruskan

Sebagai pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan sebelumnya, Nanda berharap klarifikasi yang disampaikannya dapat dimuat secara proporsional agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh.

Ia juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, terutama ketika informasi yang disampaikan masih berupa dugaan dan belum dibuktikan melalui proses hukum.

Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya, media tersebut menyoroti dugaan praktik pelangsiran solar subsidi di SPBU 14.293.6131, Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang.

Berita tersebut memuat keterangan warga berinisial WT yang meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Indragiri Hulu, menyelidiki dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi tersebut.

WT juga meminta agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran.

Dalam berita yang sama disebutkan bahwa pihak manajemen atau pengawas SPBU bernama Rian dan Icen telah dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, tetapi belum memberikan tanggapan hingga berita diterbitkan.

Pihak Polres Inhu juga disebut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aktivitas tersebut.

Hingga berita ini disusun, dugaan pelangsiran solar subsidi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian oleh aparat berwenang.

Hak Jawab dalam Pemberitaan

Dalam konteks pemberitaan ini, klarifikasi Nanda merupakan bagian dari hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 1 angka 11 UU Pers menjelaskan bahwa hak jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Selain itu, Pasal 5 ayat (2) UU Pers mewajibkan pers melayani hak jawab, sedangkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, diharapkan informasi mengenai dugaan pelangsiran solar subsidi di SPBU Bongkal Malang dapat disajikan secara lebih berimbang, sekaligus memberikan ruang bagi seluruh pihak yang disebutkan untuk menyampaikan keterangan masing-masing.***