ROKAN HILIR (OG) – Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan apresiasi terhadap sikap politik anggota DPR RI Fraksi Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., yang turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden.

Di sisi lain, AWI Rohil juga mendorong adanya konsistensi dalam memperjuangkan integritas dan transparansi, khususnya menyangkut persoalan dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, yang hingga kini menjadi perhatian publik.

Sikap tersebut disampaikan Ketua AWI Kabupaten Rokan Hilir dalam keterangan persnya. Menurutnya, keberanian Karmila Sari mengambil sikap politik di tingkat nasional merupakan bentuk penggunaan fungsi pengawasan DPR RI yang patut dihormati dalam kehidupan demokrasi.

AWI menilai, langkah tersebut menunjukkan bahwa seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Konsistensi dalam Memperjuangkan Integritas

Meski mengapresiasi langkah Karmila Sari, AWI Rohil menilai keberanian dalam menyikapi persoalan nasional semestinya juga diiringi kepekaan terhadap berbagai persoalan di daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah polemik dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam.

Menurut AWI, persoalan tersebut bukan sekadar polemik politik, melainkan juga menyangkut aspek administrasi dan integritas dunia pendidikan. Terlebih, Karmila Sari merupakan anggota Komisi X DPR RI yang memiliki lingkup tugas berkaitan dengan bidang pendidikan.

"Keberanian dalam memperjuangkan pengawasan di tingkat nasional tentu patut diapresiasi. Namun, konsistensi dalam memperjuangkan integritas, khususnya di bidang pendidikan, juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab seorang wakil rakyat," demikian sikap yang disampaikan AWI Rohil.

Desak Polda Riau Berikan Kepastian Hukum

AWI Rohil menegaskan bahwa organisasinya tidak berada dalam posisi mendukung atau menolak kepentingan politik partai maupun kelompok tertentu.

Sebagai organisasi profesi wartawan, AWI menyatakan fokus pada persoalan keterbukaan informasi dan kepastian hukum atas laporan dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam keterangan pers tersebut, laporan terkait dugaan itu sebelumnya telah dilayangkan oleh Mujahirin Siringo-Ringo ke Mabes Polri lebih dari satu tahun lalu. Selanjutnya, penanganan laporan tersebut disebut telah dilimpahkan ke jajaran Polda Riau.

Atas dasar itu, AWI mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan laporan tersebut di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.

AWI secara khusus meminta Kapolda Riau, Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., beserta Dirreskrimum Polda Riau agar memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai status dan perkembangan laporan tersebut.

"Publik membutuhkan penjelasan yang transparan. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan akibat tidak adanya informasi yang jelas mengenai proses penanganannya," tegasnya.

Selain meminta penjelasan dari aparat penegak hukum, AWI juga mengimbau seluruh pihak agar tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai alat kepentingan politik.

AWI menilai, dugaan persoalan keabsahan ijazah harus ditempatkan sesuai koridor hukum dan administrasi pendidikan. Penanganannya harus diserahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan, sehingga tidak berkembang menjadi perdebatan tanpa kepastian.

Jangan Biarkan Publik Terjebak Informasi Simpang Siur

Lebih lanjut, AWI Rohil mengingatkan bahwa ketidakjelasan penanganan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum maupun dunia pendidikan.

Karena itu, AWI berharap Polda Riau dapat memberikan kepastian mengenai status laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.

"Kami ingin masyarakat Rokan Hilir mendapatkan kepastian hukum, bukan terus disuguhkan informasi yang simpang siur. Persoalan ini jangan sampai membuat masyarakat terpecah akibat polemik yang tidak kunjung mendapatkan kejelasan," demikian pernyataan AWI Kabupaten Rokan Hilir dalam keterangan persnya.

AWI menegaskan, baik polemik di tingkat nasional maupun daerah, setiap persoalan yang berkaitan dengan hukum dan integritas penyelenggara negara harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Sumber: Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir.