PEKANBARU (OG) – Dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Orang Melayu Republik Indonesia (KOREK) Riau.
Organisasi tersebut secara resmi melayangkan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait dugaan tindak pidana kehutanan atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 320 hektare di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
Laporan itu berkaitan dengan dugaan penguasaan, penyerahan, serta pemanfaatan lahan yang berdasarkan dokumen peta teknis dan peta fungsi kawasan yang dihimpun pihak pelapor, terindikasi berada di dalam kawasan hutan negara.
Dalam dokumen yang disampaikan KOREK Riau, lahan perkebunan tersebut disebut atas nama Edi Kurniawan. Lokasinya ditunjukkan melalui peta fungsi kawasan berskala 1:37.000 yang menjadi salah satu dasar bagi organisasi tersebut untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan verifikasi status lahan.
Ketua LSM KOREK Riau, Miswan, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyerahan lahan, tetapi juga aktivitas penguasaan dan pengambilan hasil perkebunan yang disebut masih berlangsung hingga saat ini.
Menurut Miswan, setelah lahan tersebut diserahkan oleh Edi Kurniawan, penguasaan dan pemanfaatannya kini dilakukan oleh Kelompok Tani Kesepakatan Bersama.
"Setelah diserahkan oleh Saudara Edi Kurniawan, lahan seluas 320 hektare tersebut saat ini dikuasai, diduduki, dan diambil hasilnya setiap hari oleh pihak Kelompok Tani Kesepakatan Bersama. Kami menduga aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, kami meminta penyidik Kejati Riau segera menindaklanjuti laporan resmi kami secara tuntas," tegas Miswan.
Dugaan Pelanggaran Kehutanan dan Ketentuan Hukum
Dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit tanpa izin di dalam kawasan hutan memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu regulasi yang mengatur persoalan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam Pasal 17 ayat (2), undang-undang tersebut melarang sejumlah aktivitas perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, termasuk membawa alat untuk kegiatan perkebunan, melakukan kegiatan perkebunan, mengangkut hasil perkebunan, hingga menguasai dan memperjualbelikan hasil perkebunan yang berasal dari aktivitas tanpa izin. JDIH Kementerian Pertahanan +1
Bahkan, Pasal 92 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda Rp1,5 miliar hingga Rp5 miliar.
Sementara itu, Pasal 93 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki, menjual, membeli, memasarkan, atau mengolah hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan, dengan ancaman penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp1,5 miliar hingga Rp5 miliar bagi perseorangan. JDIH Kementerian Pertahanan +1
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, status hukum kawasan, keberadaan izin, serta hasil penyelidikan dan penyidikan aparat berwenang.
LSM KOREK Minta Kejati Riau Turun Tangan
Miswan menegaskan, pihaknya berharap laporan pengaduan yang telah disampaikan kepada Kejati Riau tidak berhenti sebatas penerimaan administrasi, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Ia meminta agar Edi Kurniawan maupun pengurus Kelompok Tani Kesepakatan Bersama dimintai keterangan guna menjelaskan dasar penguasaan, proses penyerahan lahan, serta legalitas aktivitas perkebunan di lokasi tersebut.
"Kami meminta Kejati Riau memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan ini. Status kawasan harus dipastikan, begitu juga legalitas penguasaan dan aktivitas perkebunannya. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, kami berharap diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Miswan.
KOREK Riau juga berharap instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk mencocokkan dokumen peta teknis dengan kondisi faktual di lapangan.
Menurut Miswan, persoalan dugaan penguasaan lahan seluas 320 hektare tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum atas kawasan hutan negara serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Edi Kurniawan maupun pihak Kelompok Tani Kesepakatan Bersama terkait laporan dan tudingan yang disampaikan LSM KOREK Riau tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjamin keberimbangan informasi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.***