ROKAN HULU – Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Riau mendesak Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas perkebunan PT Sawit Asahan Indah (PT SAI), khususnya pada areal yang diduga telah dikeluarkan dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dan masuk dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila benar areal tersebut sudah berada di luar batas HGU dan masih berstatus kawasan hutan HPK, sementara perusahaan tetap melakukan aktivitas perkebunan, memanen tandan buah segar (TBS), mengangkut hasil panen, bahkan mengolahnya menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO), maka legalitas seluruh kegiatan tersebut wajib dipertanyakan.
Darbi S.Ag selaku Ketua AWI Provinsi Riau menegaskan, perusahaan tidak boleh berlindung di balik HGU lama apabila areal yang dikelolanya sudah berada di luar batas hak tersebut.
"Jangan sampai perusahaan sudah tidak lagi memiliki dasar hak atas tanah, tetapi masih melakukan aktivitas perkebunan dan menikmati hasil ekonominya. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi. Setiap jengkal tanah harus jelas status hukumnya," tegas Darbi.
UU KEHUTANAN MENGATUR ANCAMAN PIDANA
Darbi menjelaskan, persoalan ini harus diuji berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam Pasal 17 ayat (2), terdapat larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan yang dipersyaratkan.
Selanjutnya, Pasal 92 ayat (2) mengatur ancaman pidana terhadap korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.
Ancaman hukumannya:
- Pengurus korporasi dapat dikenai pidana penjara 8 sampai 20 tahun.
- Denda Rp20 miliar sampai Rp50 miliar terhadap pengurus korporasi.
- Korporasi dikenai pemberatan denda sepertiga dari denda pokoknya.
Tidak hanya aktivitas penanaman, Pasal 93 ayat (3) juga mengatur perbuatan korporasi yang mengangkut, menerima, menjual, menguasai, menyimpan, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Ancaman pidananya adalah penjara 5 sampai 15 tahun serta denda Rp5 miliar sampai Rp15 miliar.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa TBS yang dipanen, diangkut, dan diolah PT SAI berasal dari kegiatan perkebunan ilegal di kawasan hutan, rangkaian kegiatan tersebut harus diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
HGU SUDAH DIKELUARKAN, APA DASAR PERUSAHAAN MASIH MENGELOLA?
Darbi juga menyoroti ketentuan Pasal 32 PP Nomor 18 Tahun 2021.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hapusnya HGU di atas Tanah Negara mengakibatkan tanah menjadi Tanah Negara dan penataan kembali penggunaan serta pemanfaatannya menjadi kewenangan Menteri.
Artinya, HGU yang telah berakhir atau telah dikeluarkan dari suatu areal tidak bisa dijadikan alasan untuk terus menguasai tanah tanpa dasar hukum baru.
Namun, apabila perusahaan mengklaim telah memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan atau izin kehutanan lainnya, perusahaan harus dapat menunjukkan dokumen resmi beserta peta koordinat areal yang menjadi objek persetujuan tersebut.
PEMBAYARAN DENDA BUKAN PEMBEBASAN TANPA BATAS
AWI Riau juga meminta pemerintah membuka secara transparan dokumen penyelesaian keterlanjuran perkebunan PT SAI, termasuk apabila perusahaan pernah dikenai denda administratif kehutanan.
Hal ini mengingat PP Nomor 24 Tahun 2021 telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2025.
Penyelesaian administratif memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri. Pembayaran denda tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai pemberian hak untuk menguasai seluruh kawasan hutan atau menjalankan kegiatan perkebunan di luar areal yang disetujui.
Karena itu, pemerintah harus memastikan:
1. Berapa luas kawasan yang masuk dalam penyelesaian administratif?
2. Apakah denda administratif telah dibayar lunas?
3. Apakah sudah diterbitkan persetujuan penggunaan atau pelepasan kawasan hutan?
4. Apakah lokasi perkebunan yang sekarang dipanen benar-benar masuk dalam peta persetujuan tersebut?
5. Apakah terdapat kegiatan perkebunan di luar areal yang telah mendapatkan persetujuan?
AWI RIAU DESAK PEMERIKSAAN DAN AUDIT SPASIAL
AWI Provinsi Riau meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya menerima penjelasan perusahaan, tetapi melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan:
1. Kementerian Kehutanan segera melakukan pemeriksaan status kawasan HPK yang diduga masih dikelola PT SAI.
2. BPN membuka peta dan dokumen HGU sebelum dan sesudah perubahan luas areal.
3. Dilakukan audit spasial untuk mencocokkan batas HGU, batas HPK, dan peta persetujuan pelepasan kawasan hutan.
4. Memeriksa legalitas penanaman, pemanenan TBS, pengangkutan, pengolahan CPO, dan pemasaran hasil perkebunan.
5. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, aparat penegak hukum harus menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Darbi menegaskan, persoalan ini juga harus dilihat dalam konteks perjuangan masyarakat lima desa, yakni Teluk Aur, Sungai Kuning, Lubuk Bendahara Timur, Lubuk Bilang, dan Rambah Samo, yang selama ini memperjuangkan realisasi hak plasma 20 persen.
"Jangan sampai masyarakat terus diminta memenuhi persyaratan dan menunggu kepastian, sementara legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan perusahaan sendiri belum dibuka secara terang-benderang. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum yang adil, baik kepada masyarakat maupun kepada perusahaan," ujarnya.
AWI Riau menegaskan, tidak boleh ada pembiaran terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa dasar hukum. Jika terbukti ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Kekayaan sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, bukan menjadi ruang bebas bagi kepentingan korporasi.***