BAYAR PSDH BUKAN TIKET BEBAS KUASAI KAWASAN HPK! AWI RIAU: PT SAI JANGAN PANEN DAN OLAH SAWIT TANPA DASAR HUKUM!

BAYAR PSDH BUKAN TIKET BEBAS KUASAI KAWASAN HPK! AWI RIAU: PT SAI JANGAN PANEN DAN OLAH SAWIT TANPA DASAR HUKUM!

ROKAN HULU – Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Riau menegaskan bahwa pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) oleh perusahaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menguasai, mengelola, memanen, mengangkut, maupun mengolah hasil perkebunan dari kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah.

Pernyataan tegas ini disampaikan menyikapi persoalan areal perkebunan PT Sawit Asahan Indah (PT SAI) yang diduga sebelumnya merupakan bagian dari areal HGU perusahaan, tetapi pada saat perpanjangan HGU, sebagian areal yang berstatus kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) telah dikeluarkan dari batas HGU tersebut.

Ketua AWI Provinsi Riau, Darbi S.Ag, mengatakan bahwa persoalan ini harus dilihat secara serius dari aspek hukum pertanahan dan kehutanan. Jangan sampai pembayaran kewajiban kehutanan justru dipahami sebagai legitimasi untuk terus menguasai dan mengambil keuntungan ekonomi dari kawasan hutan yang tidak lagi masuk dalam HGU.

"Jangan karena sudah membayar PSDH lalu perusahaan merasa bebas mengelola, menguasai, memanen, mengangkut, dan mengolah buah sawit dari kawasan HPK. Pembayaran kewajiban kehutanan bukan sertifikat tanah, bukan HGU, dan bukan pula izin otomatis untuk melakukan kegiatan perkebunan," tegas Darbi.

Menurutnya, apabila benar areal HPK tersebut sudah dikeluarkan dari HGU PT SAI dalam proses perpanjangan, maka perusahaan harus menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan untuk tetap melakukan aktivitas perkebunan di atas areal tersebut.

"Pertanyaan kami sederhana: kalau areal itu sudah tidak masuk dalam HGU yang diperpanjang, apa dasar hukum PT SAI masih menguasai, menanam, memanen TBS, membawa buah ke pabrik, mengolahnya menjadi CPO, dan menjual hasilnya? Jangan sampai hak perusahaan yang sudah berkurang secara hukum justru tetap diperlakukan seolah-olah tidak pernah berkurang," ujarnya.

PSDH BUKAN HAK PENGUASAAN TANAH

Darbi menjelaskan, PSDH merupakan instrumen penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan, bukan instrumen pemberian hak atas tanah.

Pembayaran PSDH tidak dengan sendirinya mengubah status kawasan hutan, tidak menerbitkan HGU, dan tidak menggantikan persetujuan pelepasan kawasan hutan maupun perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, perusahaan wajib menunjukkan dokumen yang secara khusus memberikan dasar hukum atas kegiatan yang dilakukannya.

AWI Riau meminta agar tidak terjadi pencampuradukan antara kewajiban membayar PSDH dengan legalitas penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

UU P3H MENGATUR ANCAMAN PIDANA

Darbi menegaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan yang diwajibkan, maka persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah pidana kehutanan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Pasal 17 ayat (2) mengatur larangan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan yang dipersyaratkan.

Pasal 92 ayat (2) mengatur ancaman pidana terhadap korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dengan ancaman:

- Penjara 8 sampai 20 tahun.
- Denda Rp20 miliar sampai Rp50 miliar terhadap pengurus korporasi.
- Pemberatan denda sepertiga bagi korporasi.

Selanjutnya, Pasal 93 ayat (3) mengatur tindak pidana korporasi terkait pengangkutan, penerimaan, penjualan, penguasaan, penyimpanan, pembelian, pemasaran, dan/atau pengolahan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Ancaman pidananya berupa penjara 5 sampai 15 tahun dan denda Rp5 miliar sampai Rp15 miliar.

Dengan demikian, apabila terbukti hasil panen PT SAI berasal dari kegiatan perkebunan ilegal di kawasan hutan, maka bukan hanya aktivitas penanamannya yang harus diperiksa, tetapi juga rantai pengangkutan, penerimaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunannya.

HGU DIKELUARKAN, DASAR HUKUM HARUS DIPERLIHATKAN

AWI Riau juga mengingatkan ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 32, yang mengatur akibat hukum hapusnya HGU di atas Tanah Negara.

Apabila suatu areal telah dikeluarkan dari HGU dan masih berstatus kawasan hutan, maka perusahaan tidak dapat menggunakan HGU sebelumnya sebagai dasar untuk terus menguasai areal tersebut.

Apabila PT SAI mengklaim telah menyelesaikan keterlanjuran melalui mekanisme kehutanan, perusahaan harus memperlihatkan keputusan dan peta areal yang secara spesifik menjadi objek persetujuan.

Pembayaran PSDH maupun denda administratif tidak boleh disamakan dengan pemberian hak penguasaan tanah.

AWI RIAU: PEMERINTAH JANGAN TUTUP MATA

Atas persoalan tersebut, AWI Provinsi Riau mendesak:

1. Kementerian Kehutanan melakukan pemeriksaan langsung terhadap areal HPK yang diduga masih dikelola PT SAI.
2. BPN membuka dokumen dan peta HGU sebelum serta sesudah perpanjangan.
3. Memastikan apakah terdapat SK pelepasan kawasan hutan atau persetujuan kehutanan lain yang sah atas areal tersebut.
4. Memeriksa dasar hukum kegiatan penanaman, pemanenan, pengangkutan TBS, pengolahan CPO, serta penjualan hasil perkebunan.
5. Melakukan audit spasial untuk memastikan apakah kegiatan perusahaan masih berada dalam batas areal yang sah.
6. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, meminta aparat penegak hukum memprosesnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Darbi menegaskan bahwa persoalan ini juga berkaitan dengan perjuangan masyarakat lima desa dalam memperoleh kepastian hak plasma 20 persen dari PT SAI.

"Jangan sampai masyarakat terus berjuang meminta hak plasma, sementara persoalan legalitas penguasaan lahan perusahaan yang sudah dikeluarkan dari HGU belum mendapatkan kejelasan. Kami tidak meminta perusahaan diperlakukan tidak adil. Kami hanya meminta hukum ditegakkan secara sama, baik terhadap masyarakat maupun korporasi," tegasnya.

"Sekali lagi kami tegaskan, membayar PSDH bukan berarti bebas menguasai kawasan hutan. Membayar PSDH bukan berarti otomatis berhak memanen dan mengolah sawit. Jika areal tersebut sudah dikeluarkan dari HGU, tunjukkan dasar hukum lain yang sah. Jika tidak ada, pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku," tutup Darbi.

AWI Riau menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan status lahan, legalitas kegiatan perkebunan, serta kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat.***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index