NARAYA Apresiasi Dasco Penuhi Janji Sahkan RUU Perampasan Asset

NARAYA Apresiasi Dasco Penuhi Janji Sahkan RUU Perampasan Asset

JAKARTA– Komitmen Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 menjadi sorotan organisasi masyarakat nasional independen NARAYA. Dasco bahkan menyatakan siap mengundurkan diri apabila target tersebut tidak tercapai.

Ketua Umum NARAYA, KRAy Intan Dewi Rumbinang, S.E., S.H., M.H., CPLA, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk keberanian politik yang harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

“Keberanian mempertaruhkan jabatan bukanlah pernyataan politik biasa. Itu adalah pertaruhan integritas di hadapan rakyat. Ketika seorang pemimpin berani menjadikan jabatannya sebagai jaminan atas komitmennya, maka rakyat berhak menagih pembuktiannya,” kata Intan dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Intan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar piawai membangun narasi, tetapi berani mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan bangsa.

“Janji Dituntaskan Dasco harus menjadi simbol bahwa politik bukan sekadar seni berbicara, melainkan keberanian mempertanggungjawabkan setiap perkataan melalui tindakan nyata,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum NARAYA, Krismansyah Nasution, S.H., CPLA, mengatakan RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Negara tidak boleh terus-menerus kalah dari para koruptor. Tidak cukup hanya menghukum pelakunya, sementara aset hasil kejahatan tetap dapat dinikmati. Hukum harus mampu mengejar, merampas, dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan untuk kepentingan negara dan rakyat,” tegas Krismansyah.

Ia juga mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak tersandera kepentingan politik ataupun kompromi yang melemahkan substansi pemberantasan korupsi.

Sekretaris Jenderal NARAYA, Muhammad Afgan Ababil, S.H., menilai tenggat waktu yang disampaikan Dasco harus menjadi tolok ukur akuntabilitas pejabat publik.

“Rakyat sudah terlalu sering mendengar janji. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepastian, keberanian, dan hasil. Jabatan publik bukan tempat berlindung dari tanggung jawab, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal NARAYA, Hanum Mutiari, mengajak masyarakat sipil mengawal proses legislasi secara kritis dan konstruktif.

Menurutnya, dukungan terhadap komitmen pimpinan DPR harus tetap disertai pengawasan.

“Kita mendukung keberanian politik, tetapi tetap menuntut hasil yang nyata, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Hanum.

Bendahara Umum NARAYA, Teuku Ilham Syah, S.E., menyoroti pentingnya UU Perampasan Aset dalam memperkuat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

“Setiap rupiah kekayaan negara yang dirampas melalui praktik korupsi sesungguhnya merupakan hak rakyat yang hilang. Karena itu, pengembalian aset bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut keadilan ekonomi dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Intan kembali menegaskan bahwa komitmen Dasco harus menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ia meminta seluruh kekuatan politik di parlemen tidak menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai alat tawar-menawar kepentingan.

NARAYA juga menekankan bahwa regulasi tersebut harus dirumuskan secara kuat dan berkeadilan, dengan tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling gaduh membangun opini. Sejarah akan mencatat siapa yang berani mengambil tanggung jawab dan menuntaskan pekerjaan besar bagi bangsanya,” tutup Intan.

NARAYA menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemberantasan korupsi, mendukung pemerintahan yang bersih, serta mendorong transparansi dan keadilan dalam proses legislasi.***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index