JAKARTA – Menjelang peringatan Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang jatuh pada 4 Desember 2026, masyarakat Aceh diingatkan untuk tetap menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu provokatif, khususnya ajakan pengibaran bendera yang mulai beredar di media sosial.
Peringatan tersebut disampaikan Ketua Umum Mahasiswa Pemuda Serantau, Rifqi Maulana. Ia meminta seluruh elemen masyarakat agar tidak menjadikan momentum peringatan Milad GAM sebagai sarana membangun ketegangan yang dapat mengancam perdamaian Aceh.
Menurut Rifqi, Aceh telah melewati perjalanan panjang untuk keluar dari konflik bersenjata. Perdamaian yang terbangun selama lebih dari dua dekade merupakan sesuatu yang harus dijaga bersama, bukan justru dipertaruhkan akibat kepentingan kelompok atau pihak tertentu.
"Kami mengecam keras segala bentuk provokasi yang sengaja diarahkan untuk menciptakan keresahan, memperkeruh suasana, dan mengganggu stabilitas keamanan Aceh. Perdamaian yang telah kita nikmati bersama jangan sampai dikorbankan oleh kepentingan segelintir pihak," tegas Rifqi.
Ia juga menyoroti penggunaan media sosial yang dinilai berpotensi menjadi sarana penyebaran hasutan dan narasi yang memecah belah masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Rifqi menduga terdapat pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu pengibaran bendera untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun agenda tertentu. Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan setiap persoalan harus tetap mengedepankan prinsip hukum dan keadilan. Apabila ditemukan tindakan yang terbukti melanggar hukum, menghasut kekerasan, atau sengaja memicu konflik, aparat penegak hukum diminta mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, penegakan hukum juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Profesionalitas, proporsionalitas, alat bukti, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat harus menjadi landasan dalam setiap tindakan aparat.
"Penegakan hukum harus mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai penanganan persoalan justru memperbesar ketegangan. Semua harus dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku," ujarnya.
Lebih lanjut, Rifqi mengingatkan bahwa Kesepakatan Helsinki tahun 2005 merupakan titik penting dalam sejarah Aceh. Kesepakatan tersebut menjadi jalan bagi berakhirnya konflik bersenjata sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk membangun masa depan melalui perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan.
Karena itu, menurutnya, menjaga perdamaian bukan hanya menjadi tugas pemerintah maupun aparat keamanan. Tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mempertahankan kondisi kondusif di Tanah Rencong.
Ia turut meminta pemerintah dan aparat keamanan meningkatkan langkah antisipasi menjelang 4 Desember. Setiap dinamika yang berkaitan dengan simbol maupun pengibaran bendera diharapkan dapat ditangani secara terukur, humanis, serta mengutamakan dialog dan mekanisme hukum agar tidak memicu eskalasi di tengah masyarakat.
"Kami mengajak masyarakat Aceh untuk tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan tidak terjebak dalam provokasi. Aspirasi harus disampaikan secara damai, konstitusional, dan bertanggung jawab," katanya.
Rifqi menilai, Aceh saat ini masih memiliki pekerjaan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan daerah. Oleh sebab itu, seluruh energi dan perhatian masyarakat seharusnya diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.
Ia berharap peringatan Milad GAM pada 4 Desember tidak menjadi momentum yang memunculkan kembali ketegangan, melainkan menjadi pengingat pentingnya menjaga masa depan Aceh yang aman dan damai.
"Jangan biarkan perdamaian Aceh menjadi korban kepentingan politik segelintir aktor. Momentum 4 Desember hendaknya tidak menjadi ruang untuk membuka kembali konflik, tetapi menjadi pengingat bahwa masa depan Aceh harus dibangun dengan persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan," tutupnya.
Aceh memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari perjuangan dan konflik masa lalu. Kini, menjaga perdamaian menjadi tanggung jawab bersama agar generasi mendatang dapat tumbuh dalam suasana aman, bermartabat, serta memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.***