JAKARTA– Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi momentum politik yang menyoroti peran Sufmi Dasco Ahmad dalam proses legislasi di DPR. Pengamat Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok seperti Dasco untuk memperkuat kepemimpinan dan menjalankan agenda pemerintahan.
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini menandai berakhirnya proses pembahasan regulasi yang telah lama menjadi tuntutan dalam agenda pemberantasan korupsi.
Dalam proses pembahasannya, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, disebut memiliki peran strategis dalam mendorong penyelesaian regulasi tersebut. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset dimulai atas arahan Dasco sejak Agustus 2025 dan kemudian dituntaskan melalui tahapan pembahasan bersama pemerintah dan DPR.
Pengesahan undang-undang ini menjadi salah satu catatan penting dalam agenda legislasi nasional. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi aturan tersebut berjalan efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak warga negara.
Di tengah momentum tersebut, pandangan Muslim Arbi mengenai kebutuhan Prabowo terhadap figur seperti Dasco turut mengemuka. Dasco dinilai memiliki pengalaman politik, kemampuan komunikasi, serta jaringan kelembagaan yang dapat menjadi modal dalam mengawal agenda pemerintahan.
Wacana mengenai Dasco sebagai figur potensial Wakil Presiden pun berkembang dalam diskursus politik. Meski demikian, dinamika tersebut masih merupakan pandangan dan aspirasi sejumlah pihak, bukan keputusan resmi mengenai posisi pemerintahan.
Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi ujian bagi seluruh institusi negara. Publik menunggu agar regulasi tersebut tidak berhenti pada pengesahan di ruang parlemen, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemulihan aset hasil kejahatan, pemberantasan korupsi, dan pengembalian kerugian negara.
Di sisi politik, momentum ini juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari pernyataan dan janji, melainkan dari kemampuan mengawal proses hingga menghasilkan keputusan yang berdampak bagi masyarakat.***