Okegas.co.id PEKANBARU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru mengambil langkah proaktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa menunggu permohonan dari pemerintah kota, Kejari Pekanbaru berinisiatif menyusun dan menyerahkan dua pendapat hukum (legal opinion) kepada Wali Kota, Agung Nugroho, Rabu (18/11).
Dua pendapat hukum tersebut menyasar dua persoalan penting, yakni harmonisasi ketentuan pidana dalam peraturan daerah (perda) dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemulihan kerugian keuangan daerah.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Marlambson Carel Williams, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Hengky Fransiscus Munte, serta Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Mey Ziko, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari perubahan pola kerja JPN yang kini lebih proaktif dan mengedepankan upaya pencegahan. Kejaksaan tidak hanya menunggu persoalan hukum muncul, tetapi juga berupaya mengidentifikasi potensi masalah sejak dini.
"Ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk hadir lebih awal. Kami tidak hanya menunggu adanya permohonan atau persoalan hukum, tetapi juga berinisiatif melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi permasalahan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Mey Ziko.
Menurutnya, kedua dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian yuridis Tim JPN melalui Bidang Datun.
Pendapat hukum pertama berkaitan dengan harmonisasi dan penyesuaian ketentuan pidana dalam perda Kota Pekanbaru dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dari hasil inventarisasi awal, sedikitnya terdapat 12 perda Kota Pekanbaru yang memuat ketentuan pidana dan perlu diperiksa untuk memastikan keselarasan dengan sistem hukum pidana nasional.
"Perubahan sistem hukum pidana nasional tentu membawa konsekuensi terhadap produk hukum daerah yang masih memuat ketentuan pidana. Karena itu, perlu dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi pertentangan norma maupun ketidakpastian hukum dalam penerapannya," jelas Jaksa yang akrab disapa Ziko.
Ia menegaskan, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengevaluasi dan menyesuaikan produk hukum daerah agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, pendapat hukum kedua menyoroti tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya terkait pemulihan kerugian keuangan daerah.
Dalam kajian tersebut, JPN memberikan analisis mengenai kewajiban pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, mekanisme pertanggungjawaban hukum, penagihan, hingga pengembalian kerugian daerah.
"Pemulihan kerugian daerah tidak boleh berhenti pada sebatas adanya rekomendasi hasil pemeriksaan. Harus ada tindak lanjut yang konkret, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kami ingin memastikan setiap kewajiban penyelesaian kerugian daerah mendapat perhatian serius," ungkapnya.
Ziko menyebut, optimalisasi pemulihan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kepatuhan terhadap rekomendasi BPK juga merupakan bagian dari upaya memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi.
"Ketika kerugian daerah dapat dipulihkan secara optimal, keuangan tersebut bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemberian dua pendapat hukum tanpa didahului permohonan tersebut menunjukkan peran JPN yang semakin proaktif dan preventif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Meski demikian, pelaksanaan pendampingan dan pemberian pendapat hukum tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, serta independensi Kejaksaan. Hal itu dilakukan dengan tetap menghormati tugas dan kewenangan masing-masing institusi.
"Kami ingin memastikan kehadiran Kejaksaan benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Bukan hanya menyelesaikan persoalan setelah terjadi, tetapi juga membantu mencegah munculnya persoalan hukum dan potensi kerugian keuangan negara sejak awal," tutup Ziko.
Melalui penyerahan dua pendapat hukum tersebut, Kejari Pekanbaru berharap sinergi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru semakin kuat. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum