Okegas.co.id – Dugaan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim (SSH) sebagai akses jalan produksi oleh PT Arara Abadi menjadi perhatian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (LSM KOREK) Provinsi Riau.
DPW LSM KOREK Riau menilai, apabila benar kawasan konservasi Tahura SSH dimanfaatkan sebagai jalan operasional atau jalan produksi untuk kepentingan aktivitas perusahaan, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, Tahura merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mempertahankan fungsi lingkungan hidup.
Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan kegiatan produksi perusahaan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak boleh ada aktivitas yang mengabaikan status dan fungsi kawasan hanya karena dianggap memberikan kemudahan akses operasional perusahaan.
Ketua DPW LSM KOREK Riau, Miswan, melalui sekertarisnya, Darbi S.Ag, menegaskan bahwa pemerintah dan instansi teknis terkait harus segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
Menurutnya, kawasan Tahura bukanlah kawasan yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk kepentingan bisnis maupun operasional perusahaan. Setiap bentuk pemanfaatan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan fungsi konservasi.
"Kami meminta pemerintah jangan tutup mata. Jika benar kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim digunakan sebagai jalan produksi untuk kepentingan PT Arara Abadi, maka harus diperiksa secara menyeluruh. Siapa yang memberikan izin, apa dasar hukumnya, berapa luas kawasan yang dimanfaatkan, serta apakah penggunaannya sesuai dengan fungsi kawasan konservasi," tegas Darbi.
Tahura Bukan Kawasan Bebas untuk Kepentingan Produksi
Tahura Sultan Syarif Hasyim merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sesuai ketentuan hukum.
Oleh karena itu, status kawasan Tahura harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama apabila terdapat dugaan pemanfaatan untuk kepentingan jalan angkutan hasil produksi maupun aktivitas operasional perusahaan.
DPW LSM KOREK Riau mempertanyakan apakah penggunaan kawasan tersebut telah melalui proses perizinan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.
Jangan sampai kawasan yang seharusnya dijaga dan dilindungi justru menjadi fasilitas penunjang kegiatan industri tanpa kejelasan legalitas.
Apabila ditemukan adanya penggunaan kawasan tanpa persetujuan atau izin yang dipersyaratkan, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Minta Kementerian Kehutanan Turun Tangan
DPW LSM KOREK Riau mendesak Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Balai Besar KSDA Riau, serta instansi pengelola Tahura SSH agar segera melakukan pemeriksaan lapangan.
Pemeriksaan tersebut harus meliputi:
1. Memastikan titik koordinat jalan yang diduga berada di dalam kawasan Tahura SSH.
2. Memastikan luas dan panjang jalan yang digunakan untuk aktivitas perusahaan.
3. Memeriksa status kawasan berdasarkan peta penetapan dan batas resmi Tahura SSH.
4. Memeriksa dokumen perizinan atau persetujuan penggunaan kawasan.
5. Memastikan siapa pihak yang membangun, mengelola, dan menggunakan jalan tersebut.
6. Memeriksa potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas kendaraan dan kegiatan operasional.
7. Mengumumkan hasil pemeriksaan kepada masyarakat secara transparan.
Menurut KOREK, pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan berdasarkan laporan administrasi di atas meja. Pemerintah harus melihat langsung kondisi lapangan dan mencocokkan lokasi jalan dengan peta kawasan konservasi.
Dasar Hukum Konservasi Harus Ditegakkan
Persoalan ini berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menjadi salah satu landasan penting dalam perlindungan kawasan konservasi.
Selain itu, pengelolaan kawasan pelestarian alam juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015.
Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengharuskan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan sesuai fungsi dan peruntukannya.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kegiatan yang melanggar ketentuan konservasi, pemerintah wajib menindaklanjutinya sesuai bentuk pelanggaran dan ketentuan sanksi yang berlaku.
Sanksi dapat berupa tindakan administratif, penghentian kegiatan, pemulihan kawasan, hingga proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.
KOREK: Jika Terbukti Melanggar, Izin PT Arara Abadi Harus Dievaluasi dan Dicabut
DPW LSM KOREK Riau secara tegas meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh persetujuan maupun perizinan yang berkaitan dengan aktivitas PT Arara Abadi di sekitar kawasan Tahura SSH.
Darbi menegaskan, apabila ditemukan bahwa izin atau persetujuan yang menjadi dasar penggunaan jalan tersebut tidak sah, diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, atau penggunaannya melanggar ketentuan konservasi, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin atau persetujuan yang menjadi dasar kegiatan tersebut sesuai kewenangannya.
"Kami tidak ingin kawasan konservasi hanya menjadi nama di atas peta, sementara di lapangan justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan produksi perusahaan. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, jangan hanya diberikan teguran. Evaluasi seluruh perizinannya dan cabut izin yang menjadi dasar kegiatan tersebut apabila secara hukum memenuhi alasan untuk dicabut," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepentingan investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan lingkungan hidup.
Perusahaan memang memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan perizinan yang dimiliki. Namun, hak tersebut tidak berarti perusahaan dapat menggunakan kawasan konservasi di luar ketentuan yang diperbolehkan.
Jangan Sampai Kawasan Konservasi Menjadi Korban Kepentingan Bisnis
KOREK Riau menilai bahwa perlindungan kawasan hutan dan konservasi merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat.
Jika benar terdapat pemanfaatan kawasan Tahura SSH sebagai jalan produksi, maka harus dijelaskan secara terbuka kepada publik mengenai legalitas dan tujuan penggunaannya.
Masyarakat berhak mengetahui apakah jalan tersebut merupakan fasilitas yang telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan atau justru digunakan tanpa dasar hukum yang memadai.
Jangan sampai aktivitas yang berlangsung bertahun-tahun dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal belum tentu sesuai dengan peruntukan kawasan.
KOREK juga meminta aparat penegak hukum, baik Gakkum Kehutanan maupun aparat penegak hukum lainnya sesuai kewenangan, untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
PT Arara Abadi Diminta Memberikan Klarifikasi
Untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, DPW LSM KOREK Riau juga meminta PT Arara Abadi memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Perusahaan diharapkan menjelaskan apakah benar terdapat jalan operasional atau jalan produksi yang melintasi kawasan Tahura SSH, apa dasar hukum penggunaannya, serta instansi mana yang menerbitkan persetujuan atau izin terkait.
Klarifikasi perusahaan penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi dugaan sepihak dan seluruh fakta dapat diuji secara terbuka.
Darbi S.Ag menegaskan, DPW LSM KOREK Riau tidak sedang menghambat investasi, tetapi ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan tidak mengorbankan kawasan konservasi.
"Kami mendukung kegiatan investasi yang taat hukum. Namun, jika ada dugaan penggunaan kawasan konservasi untuk kepentingan produksi tanpa dasar hukum yang benar, maka hal itu harus dihentikan dan ditindaklanjuti. Jangan sampai kepentingan ekonomi perusahaan justru mengalahkan kepentingan lingkungan dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," tutup Darbi.
DPW LSM KOREK Riau menyatakan akan mengawal persoalan ini dan meminta instansi terkait menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka.
Bagi KOREK, kawasan Tahura SSH merupakan aset lingkungan yang harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan kawasan konservasi di luar ketentuan hukum yang berlaku.****