AWI Riau dan DPW LSM KOREK Riau Soroti HGU PT Surya Dumai Agrindo, BPN Diminta Buka Peta dan Koordinat Lahan

AWI Riau dan DPW LSM KOREK Riau Soroti HGU PT Surya Dumai Agrindo, BPN Diminta Buka Peta dan Koordinat Lahan

BENGKALIS, RIAU – Kejelasan legalitas dan batas penguasaan lahan perkebunan PT Surya Dumai Agrindo (PT SDA) di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, menjadi perhatian serius Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Riau bersama Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (DPW LSM KOREK Riau).

Kedua organisasi tersebut menilai perlu adanya keterbukaan informasi mengenai luas Hak Guna Usaha (HGU), batas konsesi, serta kepastian status lahan yang dikelola perusahaan, terutama apabila terdapat areal yang bersinggungan dengan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).

Berdasarkan data dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2025, PT Surya Dumai Agrindo tercatat memiliki HGU dengan nomor 2/HGU/BPN.RI/2011, tertanggal 31 Januari 2011, dengan luas mencapai 6.782,95 hektare.

Namun, terdapat perbedaan angka luas dalam sejumlah dokumen yang perlu diklarifikasi. Data izin lokasi mencantumkan 8.200 hektare, sementara laporan investigasi lingkungan tahun 2025 memuat angka 6.869,80 hektare.

Perbedaan tersebut menjadi alasan penting bagi AWI Riau dan DPW LSM KOREK Riau untuk meminta penjelasan resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Kedua organisasi menegaskan bahwa perusahaan yang mengelola ribuan hektare lahan harus memiliki batas penguasaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui dokumen pertanahan yang sah.

Minta BPN Buka Peta HGU

AWI Riau dan DPW LSM KOREK Riau mendesak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis agar memberikan klarifikasi dan membuka informasi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik terkait:

1. Salinan sertifikat HGU PT Surya Dumai Agrindo.
2. Peta bidang dan surat ukur HGU.
3. Titik koordinat batas luar dan batas dalam areal HGU.
4. Riwayat perubahan luas serta perpanjangan HGU.
5. Peta tumpang susun HGU dengan kawasan hutan, khususnya HPK.
6. Kepastian status lahan yang berada di luar HGU apabila masih terdapat aktivitas perkebunan.

Jangan Sampai Kawasan HPK Dikelola Tanpa Dasar Hukum

Persoalan ini juga harus dilihat dari aspek hukum kehutanan. Apabila nantinya ditemukan aktivitas penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa persetujuan atau dasar hukum yang diwajibkan, aparat penegak hukum dan instansi berwenang harus melakukan pemeriksaan.

Ketentuan yang relevan antara lain UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah serta UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan penerapan sanksi berdasarkan unsur pelanggaran yang terbukti.

AWI Riau bersama DPW LSM KOREK Riau menegaskan bahwa pengawasan ini bukan untuk menghambat investasi. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar kegiatan usaha perkebunan berjalan sesuai aturan, tidak merugikan negara, dan tidak mengorbankan kelestarian kawasan hutan.

Kedua organisasi juga meminta agar instansi terkait tidak hanya mengandalkan laporan administratif perusahaan, tetapi melakukan pencocokan langsung antara dokumen HGU, peta kawasan hutan, dan kondisi faktual di lapangan.

Jika seluruh lahan yang dikelola PT Surya Dumai Agrindo telah sesuai dengan HGU dan perizinan, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi kejelasan batas dan status hukumnya.

Hingga berita ini diterbitkan, perbedaan data luas tersebut masih membutuhkan klarifikasi resmi dari BPN dan pihak perusahaan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari manajemen PT Surya Dumai Agrindo serta instansi terkait.***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index