Okegas.co.id PEKANBARU – Kebijakan pembayaran non-tunai di XXI Cafe Sukaramai Trade Center, Pekanbaru, menjadi sorotan setelah seorang pengunjung mengaku tidak dapat melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Persoalan tersebut mendapat perhatian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau hingga Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
Seorang pengunjung bernama Maulana mengaku kecewa setelah uang tunai sebesar Rp100.000 yang digunakannya untuk membeli dua popcorn dan air mineral tidak diterima oleh kasir XXI Cafe Sukaramai, Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 15.50 WIB.
Saat itu, Maulana hendak menonton film berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Sebelum memasuki studio, ia terlebih dahulu membeli makanan dan minuman di area concessions XXI.
Namun, ketika menyerahkan uang tunai Rp100.000 untuk membayar pesanannya, kasir menyampaikan bahwa pembayaran saat ini diprioritaskan menggunakan metode non-tunai.
Merasa heran, Maulana kemudian mempertanyakan apakah uang Rupiah yang dibawanya sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran.
“Jadi uang ini sudah enggak sah dan enggak diterima ya?” tanyanya kepada kasir.
“Bukan tidak sah, namun kita prioritas non-tunai, Pak,” jawab kasir.
Pengalaman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kebijakan pembayaran yang diterapkan pelaku usaha, terutama ketika konsumen yang membawa uang Rupiah tidak mendapatkan pelayanan transaksi sebagaimana yang diharapkan.
Disperindagkop Riau: Cashless Only Berpotensi Merugikan Konsumen
Menanggapi persoalan tersebut, Kabid Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindagkop UKM Provinsi Riau, Ahyu Suhendra, menilai pembayaran non-tunai pada dasarnya tidak melanggar hak konsumen selama menjadi pilihan tambahan yang sah dan transparan.
Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memuat aturan yang mewajibkan masyarakat melakukan pembayaran secara non-tunai. Sebaliknya, pemaksaan transaksi cashless only yang menutup akses pembayaran tunai berpotensi merugikan konsumen.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan konsumen mengatur hak masyarakat, di antaranya hak memilih barang dan jasa, memperoleh informasi yang jelas, serta mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi. Sementara itu, kewajiban pelaku usaha bukanlah memaksakan metode pembayaran non-tunai kepada konsumen.
“Menurut aku pembayaran non-tunai tidak melanggar hak konsumen selama sifatnya menjadi pilihan tambahan yang sah dan transparan,” ujar Ahyu dalam keterangannya kepada wartawan.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan wajib non-tunai atau cashless only yang menutup pembayaran tunai Rupiah berpotensi melanggar hak konsumen dan aturan mata uang di Indonesia.
Dampak kebijakan tersebut, menurutnya, juga berpotensi merugikan kelompok masyarakat rentan, seperti lanjut usia dan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan digital.
Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran digital seharusnya tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya dapat mengakses atau menggunakan layanan pembayaran elektronik.
Bank Indonesia Akan Edukasi Tenant
Selain meminta tanggapan Disperindagkop UKM Riau, Mediabyte.id juga menghubungi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan pembayaran non-tunai tersebut.
Pihak Bank Indonesia menyampaikan bahwa informasi mengenai persoalan yang dialami pengunjung telah diteruskan kepada divisi terkait.
“Terima kasih infonya Bang, infonya sudah kami sampaikan ke divisi terkait. Rencana nanti pas hari kerja teman-teman akan edukasi tenant yang dimaksud,” demikian tanggapan pihak Bank Indonesia melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai persoalan pembayaran di XXI Sukaramai telah diterima Bank Indonesia dan akan ditindaklanjuti melalui edukasi kepada tenant terkait pada hari kerja.
Langkah edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai penerapan sistem pembayaran digital sekaligus memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan dengan baik.
Manager XXI Sukaramai Sebut Pembayaran Tunai Tetap Diterima
Sementara itu, Manager XXI Sukaramai, Fery, memberikan penjelasan mengenai sistem pembayaran yang diterapkan di lokasi tersebut.
Menurut Fery, sistem pembayaran di XXI Sukaramai memang mengutamakan metode non-tunai atau cashless. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya tetap menerima pembayaran menggunakan uang tunai.
Fery mengaku memahami bahwa tidak semua pengunjung terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Terutama masyarakat lanjut usia atau konsumen yang belum memahami penggunaan metode pembayaran non-tunai.
“Tidak dipaksakan, bisa terima cash sebenarnya. Kita tidak nolak,” jelas Fery.
Ia juga menyampaikan bahwa konsumen yang belum memiliki atau belum memahami sistem pembayaran digital tetap dapat melakukan transaksi menggunakan uang tunai.
Namun, penjelasan Fery tersebut justru menyisakan pertanyaan ketika dikontraskan dengan pengalaman Maulana di lokasi.
Bahkan, ketika Maulana mempertanyakan status uang Rupiah yang dibawanya, kasir tetap menyampaikan bahwa pembayaran diprioritaskan menggunakan metode non-tunai.
Perbedaan antara penjelasan manajer dan pengalaman konsumen ini memperlihatkan adanya persoalan komunikasi dan penerapan kebijakan di tingkat operasional.
Jika manajemen menyatakan pembayaran tunai tetap diterima, seharusnya seluruh petugas kasir juga memahami dan menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten terlebih saat konsumen sudah memberikan uang cash kepada kasir.
Jangan sampai konsumen mendapatkan informasi berbeda antara penjelasan manajemen dan pelayanan yang diterima langsung di meja kasir.
Persoalannya bukan semata-mata apakah perusahaan menggunakan sistem pembayaran digital, melainkan apakah konsumen yang datang dengan uang tunai tetap mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan transaksinya.
Digitalisasi Jangan Menghilangkan Hak Konsumen
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi pembayaran tidak boleh mengabaikan kondisi dan kemampuan seluruh lapisan masyarakat.
Tidak semua masyarakat memiliki rekening perbankan, dompet digital, telepon pintar, maupun akses internet yang memadai. Kelompok lansia dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital juga tetap membutuhkan akses terhadap transaksi tunai.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21 dan Pasal 33, menjadi ketentuan yang relevan dalam melihat penggunaan Rupiah pada transaksi pembayaran di Indonesia.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta mendapatkan perlakuan yang baik dalam kegiatan konsumsi.
Digitalisasi pembayaran seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi, bukan justru membatasi pilihan masyarakat.
Pelaku usaha perlu memastikan informasi mengenai metode pembayaran disampaikan secara transparan dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh petugas pelayanan.
Dengan adanya perhatian Disperindagkop UKM Riau serta rencana edukasi dari Bank Indonesia, diharapkan persoalan serupa tidak kembali dialami konsumen.
Pada akhirnya, kemajuan teknologi seharusnya memberikan kemudahan bagi semua orang. Jangan sampai masyarakat yang masih menggunakan uang tunai justru merasa tidak memiliki pilihan ketika bertransaksi di tempat usaha.
Digitalisasi boleh menjadi prioritas, tetapi jangan sampai menghilangkan pilihan konsumen. Uang tunai dan pembayaran digital semestinya dapat berjalan berdampingan.**