Banda Aceh, Okegas.co.id — Di sebuah sudut ruang diskusi mahasiswa, percakapan tentang negara tidak lagi terdengar abstrak. Ia menjelma menjadi pertanyaan sederhana namun mendasar: *apakah negara benar-benar hadir saat rakyat membutuhkan?*

Pertanyaan itu pula yang mengemuka ketika Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Aceh, Rifqi Maulana, berbicara tentang visi *Asta Cita* yang diusung Prabowo Subianto. Baginya, Asta Cita bukan sekadar dokumen politik, tetapi janji tentang arah ke mana negara ini akan melangkah.

“Visi besar itu akan berarti jika sampai ke rakyat. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi wacana,” ujarnya tenang.

Namun, di tengah keraguan publik terhadap implementasi kebijakan, Rifqi melihat ada peran penting yang tidak bisa diabaikan: kerja-kerja konkret di parlemen. Di situlah nama Ir. T.A. Khalid ikut disebut.

Bagi Rifqi, T.A. Khalid bukan sekadar representasi Aceh di Senayan, tetapi jembatan yang menghubungkan gagasan besar negara dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Ketika wakil rakyat bekerja serius, visi seperti Asta Cita punya peluang untuk benar-benar dirasakan. Di situlah pentingnya peran legislatif,” katanya.

Di Aceh, cerita tentang kebijakan tidak lahir dari ruang rapat saja. Ia tumbuh dari warung kopi, dari percakapan sederhana tentang biaya hidup, tentang akses kesehatan, hingga tentang perlindungan pekerja yang sering luput dari perhatian.

Dalam konteks itu, isu perlindungan pekerja rumah tangga menjadi contoh nyata bagaimana negara diuji. Kekerasan, eksploitasi, hingga ketidakjelasan hukum masih menjadi bayang-bayang yang menghantui kelompok ini.

Rifqi menilai, dorongan terhadap regulasi perlindungan pekerja bukan sekadar agenda hukum, tetapi cerminan dari nilai kemanusiaan yang ingin ditegakkan oleh negara.

“Asta Cita berbicara tentang keadilan. Dan keadilan itu harus dimulai dari mereka yang paling rentan,” tegasnya.

Di sisi lain, dukungan yang diberikan T.A. Khalid terhadap arah kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang memperkuat optimisme. Setidaknya, ada upaya untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti di pusat, tetapi bergerak hingga ke daerah.

Namun Rifqi juga mengingatkan, perjalanan menuju keadilan sosial bukan tanpa tantangan. Yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan, tetapi konsistensi.

“Negara harus hadir bukan hanya dalam bentuk aturan, tetapi dalam rasa aman yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Di tengah dinamika politik yang sering kali keras dan pragmatis, pertemuan antara visi nasional, kerja legislatif, dan suara mahasiswa menjadi titik harapan.

Bahwa di balik istilah besar seperti Asta Cita, ada kerja-kerja sunyi yang menentukan: apakah rakyat benar-benar merasakan perubahan, atau hanya mendengarnya sebagai janji.

Dan bagi Rifqi, jawabannya sederhana namun tegas:

“Selama rakyat masih bertanya apakah mereka dilindungi, maka pekerjaan kita belum selesai.”