Tehe Z Laia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan klarifikasi langsung kepada pejabat DLH Bengkalis, termasuk PPK/PPTK. Namun, upaya tersebut sulit dilakukan karena pejabat DLH enggan memberikan jawaban maupun klarifikasi, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
“Dugaan penyimpangan anggaran di DLH Bengkalis sudah terjadi sejak tahun 2022, 2023, hingga 2024. Dalam waktu dekat, LSM-KPK akan segera melaporkan persoalan ini ke Polda Riau dan Kejati Riau agar ditindaklanjuti secara hukum,” tegas Tehe Z Laia.***