BENGKALIS, RIAU — Temuan di lapangan terkait dugaan pelanggaran tata kelola lingkungan oleh industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis memasuki babak baru. Setelah dikonfirmasi mengenai kolam penampungan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Intan Sejati Andalan (PT ISA) yang diduga kuat tidak kedap air (impermeable liner), pihak manajemen perusahaan hingga saat ini belum memberikan jawaban substansial maupun klarifikasi teknis, melainkan hanya mempertanyakan pihak yang mengambil foto lokasi tersebut.
Sikap tertutup ini memicu respons keras dari kalangan penggiat lingkungan dan aktivis setempat. Dokumentasi investigasi lapangan yang dilakukan pada Senin, 9 November 2026 pukul 17:08 WIB di wilayah Kesumbo Ampai, Kecamatan Mandau (Koordinat 1.436532, 101.286845 / C7MP+332) dengan jelas memperlihatkan kondisi kolam limbah yang beralaskan tanah langsung tanpa lapisan pelindung sintetis (geomembrane). Kondisi ini berpotensi besar memicu resapan limbah cair beracun ke dalam akuifer air tanah dan sumur warga sekitar.
Dasar Hukum dan Aturan yang Dilanggar
Pencegahan pencemaran air tanah akibat kegiatan industri kelapa sawit diatur secara ketat dalam regulasi nasional. Dugaan tidak adanya lapisan kedap air pada kolam limbah PKS PT ISA mengindikasikan pelanggaran terhadap:
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 / UU Cipta Kerja):
Pasal 69 Ayat (1) huruf a dan f: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin atau tidak sesuai standar baku mutu.
Permen LHK No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah:
Mengatur secara teknis bahwa seluruh kolam penampungan/pengolahan limbah cair industri (Installation Pengolahan Air Limbah / IPAL) wajib dikonstruksi secara kedap air untuk mencegah leachate (air lindi/rembesan) mencemari lingkungan sekitar.
PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Mengharuskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memiliki Persetujuan Lingkungan serta memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah cair dan pemantauan mutu air tanah berkala.
Ancaman Sanksi Administratif hingga Pidana
Jika terbukti bahwa kolam penampungan limbah tidak kedap air dan menimbulkan kerusakan atau pencemaran tanah dan air, perusahaan dapat dikenakan sanksi berlapis:
Sanksi Administratif (Pasal 76 UU PPLH):
Teguran tertulis.
Paksaan pemerintah (penghentian sementara kegiatan produksi/operasional IPAL).
Pembekuan izin lingkungan / Perizinan Berusaha.
Pencabutan izin usaha secara permanen.
Sanksi Pidana dan Denda (Pasal 98 & Pasal 99 UU PPLH):
Pasal 98 (Kesengajaan): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air tanah atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 99 (Kelalaian): Jika pencemaran terjadi akibat kealpaan/kelalaian, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
Desakan kepada Instansi Penegak Hukum
Alih-alih merespons dengan mengintimidasi atau menanyakan identitas pengambil foto di lapangan, manajemen PT ISA seharusnya kooperatif dan segera memperbaiki infrastruktur kolam limbah mereka demi keselamatan warga Kesumbo Ampai.
Masyarakat dan penggiat lingkungan mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, Gakkum KLHK Region Sumatra, serta aparat kepolisian untuk segera turun ke lokasi melmelakukan uji sampel air tanah di sekitar kolam limbah.***