PIDIE (OG) – Ketua Perkumpulan Zirah Amanat Rakyat untuk Keadilan (ZARKA) Aceh, Rifqi Maulana, menyampaikan apresiasi kepada Polres Pidie atas penanganan dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Jabal Ulum atau Dayah Jabal Ulum, Gampong Tgk. Di Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh.
Rifqi menegaskan, penanganan perkara pidana harus dilakukan secara profesional dan tuntas. Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap korban tidak boleh hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Pihak yayasan dan jajaran pengelolanya harus bertanggung jawab.
“Apresiasi kepada Polres Pidie yang telah menangani persoalan ini. Tetapi jangan sampai setelah proses hukum berjalan, pihak yayasan justru seolah-olah melepaskan tanggung jawab. Korban membutuhkan pemulihan, bukan sekadar melihat pelaku diproses hukum. Yayasan juga harus bertanggung jawab,” tegas Rifqi.
Menurutnya, persoalan Jabal Ulum harus dibongkar dan dievaluasi secara menyeluruh. Dugaan peristiwa yang terjadi di lingkungan pendidikan tersebut harus menjadi momentum untuk memeriksa sistem pengawasan, mekanisme perlindungan peserta didik, hingga tata kelola kelembagaan yayasan.
Tgk. Azhar selaku pimpinan Diminta Bertanggung Jawab, Jangan Lepas Tangan
Rifqi secara khusus meminta Tgk. Azhar selaku pembina yang disebut memiliki peran dalam kepemimpinan dan pengelolaan Yayasan Jabal Ulum agar memberikan pertanggungjawaban secara terbuka.
Ia menilai, pembina dan pengelola yayasan tidak boleh hanya hadir dalam struktur kelembagaan, tetapi harus menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap peserta didik.
“Pertanyaannya sederhana, siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan di lembaga pendidikan ini? Jika terjadi persoalan serius di lingkungan yayasan, jangan kemudian semua tanggung jawab seolah-olah dibebankan kepada individu yang sedang menjalani proses pidana. Pimpinan dan pengelola yayasan juga harus menjelaskan bagaimana sistem pengawasan selama ini berjalan,” ujarnya.
Rifqi menegaskan bahwa apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran kewajiban kelembagaan, hal tersebut harus diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum.
Korban Harus Mendapatkan Rehabilitasi dan Pemulihan
Ia menekankan bahwa tanggung jawab yayasan tidak berhenti pada pernyataan atau klarifikasi kepada masyarakat. Para korban harus mendapatkan pendampingan kesehatan, pemeriksaan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta perlindungan dari tekanan maupun intimidasi.
Menurutnya, dampak dugaan pelecehan seksual tidak boleh dianggap selesai hanya karena proses hukum sedang berlangsung.
“Jangan biarkan korban menanggung sendiri akibat dari peristiwa yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yayasan harus ikut memastikan pemulihan kesehatan, kondisi psikis, dan masa depan korban. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan kelembagaan,” katanya.
Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa Harus Turun Tangan
Rifqi juga mendesak Dinas Pendidikan dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional dan tata kelola Yayasan Jabal Ulum.
Pemerintah Gampong Tgk. Di Laweung juga diminta mengambil peran aktif dalam penyelesaian persoalan tersebut, terutama apabila benar terdapat keterkaitan kepemilikan, aset, atau kepentingan desa dengan keberadaan yayasan.
Menurut Rifqi, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan konflik baru antara pengelola yayasan dan masyarakat.
“Kalau benar yayasan ini berkaitan dengan aset desa, pemerintah desa harus ikut memastikan status, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya jelas. Jangan sampai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat membina generasi justru menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia meminta agar seluruh pihak duduk bersama, termasuk pemerintah desa, Dinas Pendidikan, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta pihak yayasan, untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Dana BOS dan Tata Kelola Yayasan Harus Diaudit
Selain persoalan pengawasan peserta didik, Rifqi meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan yayasan, termasuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP) apabila lembaga tersebut menerima dan mengelolanya.
Menurutnya, apabila terdapat persoalan dalam penggunaan anggaran pendidikan, pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban.
“Jangan sampai persoalan kelembagaan dan pengelolaan keuangan dibiarkan tanpa kejelasan. Jika ada dugaan penyimpangan, periksa secara terbuka. Uang pendidikan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan keselamatan peserta didik,” tegasnya.
Yayasan Harus Ditertibkan, Jangan Tunggu Ada Korban Berikutnya
Lebih jauh, Rifqi meminta pemerintah melakukan evaluasi dan penertiban tata kelola yayasan apabila ditemukan pelanggaran. Menurutnya, apabila persoalan pengawasan dan konflik kelembagaan tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin akan muncul persoalan baru yang mengancam keberlangsungan pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa dugaan kasus yang mencuat harus menjadi pintu masuk untuk memastikan apakah terdapat persoalan lain yang selama ini belum terungkap.
“Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru semua pihak bergerak. Kalau pengawasan tidak berjalan, bagaimana kita bisa menjamin keselamatan peserta didik? Yayasan harus ditertibkan, fungsi pembina harus dievaluasi, dan sistem pengawasan harus diperbaiki secara menyeluruh,” ujarnya.
Rifqi kembali menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana harus berjalan sesuai ketentuan. Namun, tanggung jawab yayasan terhadap korban juga harus berjalan tanpa menunggu proses pidana selesai.
“Jangan sampai lembaga pendidikan terus berjalan seolah tidak ada persoalan, sementara korban masih membutuhkan perhatian dan pemulihan. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas. Polres Pidie mengusut tuntas, Dinas Pendidikan turun tangan, pemerintah desa menyelesaikan persoalan kelembagaan, dan pihak yayasan harus mempertanggungjawabkan kewajibannya,” tutup Ketua ZARKA Aceh tersebut.***