DUMAI, Kamis (12/11/2026) – Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan Indonesia (DPW AWI) Provinsi Riau meminta Wali Kota Dumai memberikan teguran dan meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai, Fariz, menyusul polemik tidak terlaksananya agenda silaturahmi dan audiensi resmi dengan pengurus DPC AWI Kota Dumai.
AWI Riau menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Janji penerimaan audiensi yang sebelumnya disampaikan melalui salah seorang bawahan Kadis PUPR bernama Amanda, seharusnya menjadi komitmen yang dihormati oleh jajaran pemerintah daerah.
Namun, ketika pengurus DPC AWI Kota Dumai mendatangi Kantor Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR di kawasan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, mereka justru tidak memperoleh kepastian sebagaimana yang telah dijanjikan.
Ketua DPC AWI Kota Dumai, Merli Sinaga, mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian tersebut. Bahkan, upaya menghubungi Amanda untuk meminta penjelasan tidak mendapatkan respons.
Menanggapi persoalan itu, DPW AWI Provinsi Riau menegaskan bahwa pejabat publik harus memberikan contoh pelayanan pemerintahan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
AWI Riau: Pejabat Publik Jangan Berjanji Jika Tidak Mampu Menepati
AWI Riau menilai, apabila memang terdapat perubahan jadwal atau kendala yang menyebabkan audiensi tidak dapat dilaksanakan, pihak Dinas PUPR seharusnya menyampaikan pemberitahuan secara resmi dan memberikan penjelasan yang layak kepada pihak yang telah dijadwalkan.
Jangan sampai komunikasi dan janji yang disampaikan melalui bawahan justru menimbulkan kekecewaan serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah.
AWI Riau juga meminta Wali Kota Dumai mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan audiensi dan komunikasi publik di lingkungan Dinas PUPR Kota Dumai.
Pers merupakan mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, keterbukaan terhadap insan pers merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 mengenai fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
AWI Riau menegaskan, kritik terhadap pejabat pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab publik untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Surati Wali Kota Dumai
Atas kejadian tersebut, AWI Riau mendukung langkah DPC AWI Kota Dumai untuk menyampaikan surat resmi kepada Wali Kota Dumai guna meminta klarifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan audiensi di Dinas PUPR.
AWI Riau berharap Wali Kota Dumai dapat memanggil Kepala Dinas PUPR untuk meminta penjelasan mengenai kronologi pembatalan atau tidak terlaksananya audiensi tersebut, termasuk memastikan apakah benar telah ada komitmen penerimaan yang disampaikan melalui bawahannya.
Jangan sampai masyarakat dan insan pers mendapatkan kesan bahwa pejabat pemerintah dapat dengan mudah menyampaikan janji, tetapi tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan ketika janji tersebut tidak terlaksana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas PUPR Kota Dumai, Fariz, maupun pihak Bidang Penataan Ruang terkait persoalan tersebut.
AWI Riau tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Dinas PUPR Kota Dumai beserta jajaran untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan tetap berimbang.
(Redaksi)