Berjuang Mencari Keadilan atas Sertifikat Tanah, Bakri Dayan Berharap Pengadilan Tak Biarkan Persoalan Ini Menggantung

Kamis, 19 November 2026 | 22:50:26 WIB

ROKAN HULU — media okegas. Co. Id Perjuangan mencari keadilan atas hak tanah yang dipersoalkan bukanlah perkara mudah. Bakri Dayan kini menempuh jalur hukum melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, demi mendapatkan kejelasan atas sertifikat tanah yang diduga beralih tanpa sepengetahuannya.

Persidangan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. Namun, agenda persidangan sebelumnya belum berjalan maksimal lantaran pihak tergugat maupun turut tergugat disebut belum hadir di ruang sidang.

Kuasa hukum Bakri Dayan, Gusti Randa, S.H., M.H., menegaskan bahwa gugatan tersebut diajukan berdasarkan bukti dan saksi yang dimiliki pihak penggugat. Pihaknya menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses perolehan hak atas sertifikat tanah milik kliennya.

“Ini gugatan perbuatan melawan hukum karena kita berdasarkan bukti, saksi yang kita punya meyakini ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat terkait masalah perolehan hak berupa sertifikat atas nama penggugat, Bang Bakri Dayan, yang dilakukan oleh Syahromi tergugat pertama dan kuat dugaan juga dibantu oleh pihak notaris sehingga terjadi peralihan,” ujar Gusti Randa saat ditemui usai persidangan.

Dalam perkara tersebut, Syahromi tercatat sebagai tergugat pertama dan Lahir Putra sebagai tergugat kedua. Sejumlah pihak lainnya turut dicantumkan sebagai turut tergugat, termasuk pihak yang berkaitan dengan administrasi pertanahan serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bagi Bakri, perkara ini bukan sekadar persoalan dokumen atau administrasi pertanahan. Ada hak yang dipersoalkan, ada proses yang ingin mendapatkan penjelasan, dan ada harapan agar pengadilan menjadi tempat untuk mengungkap seluruh fakta secara terang.

Ketidakhadiran para tergugat dan turut tergugat dalam agenda persidangan sebelumnya turut menjadi perhatian pihak penggugat. Menurut Gusti Randa, berdasarkan penjelasan majelis hakim, para pihak yang tidak hadir belum memberikan keterangan mengenai alasan ketidakhadiran mereka.

Dari empat surat panggilan yang dikirimkan, menurut kuasa hukum penggugat, panggilan telah disampaikan secara patut, meskipun satu surat panggilan atas nama Syahromi dikabarkan kembali.

“Tapi kita yakin bahwa dia tinggal di situ. Dan mungkin melalui media ini juga kita sampaikan bahwa Pak Syahromi sudah ada undangan panggilan, nanti diingatkan juga oleh pihak terkait supaya bisa jalan sidang ini,” katanya.

Bakri Dayan melalui kuasa hukumnya berharap perjuangan mencari keadilan ini tidak terhenti oleh kendala kehadiran para pihak. Ia berharap perkara tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh, sehingga setiap bukti, saksi, dan persoalan yang dipersoalkan mendapat penilaian secara objektif oleh majelis hakim.

“Harapannya ada keadilan di pengadilan ini memeriksa, menilai, dan menyimpulkan, ya biar ada keadilan bagi Pak Bakri ini sebagai penggugat. Sama-sama kita kawal dalam rangka untuk mencari keadilan,” pungkas Gusti Randa, yang hadir didampingi rekannya.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis, 3 Desember 2026. Pihak penggugat berharap para tergugat dan turut tergugat dapat hadir agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan persoalan yang selama ini dipertanyakan dapat terungkap melalui persidangan.

Ketika hak atas tanah dipersoalkan, kejelasan menjadi hal yang sangat penting. Bakri Dayan kini menaruh harapan pada proses hukum di PN Pasir Pengaraian agar perkara ini tidak terus menggantung tanpa kepastian.

Perjuangan mencari keadilan tersebut masih berlangsung. Seluruh dugaan yang disampaikan pihak penggugat akan diuji melalui proses persidangan. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak tergugat maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara ini.

Terkini