Siak, Okegas.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Baladika Adiyaksa Nusantara (BAN) Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak yang telah memberikan atensi serius terhadap dugaan praktik kongkalikong dalam pengaturan pemenang tender sejumlah proyek di Kabupaten Siak.

Ketua LSM BAN Provinsi Riau, Darbi, S.Ag, menyatakan bahwa langkah cepat aparat penegak hukum dalam memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat terkait merupakan bukti nyata komitmen Kejari Siak dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi Kejari Siak yang telah merespon dugaan adanya pengaturan pemenang tender proyek di Kabupaten Siak. Ini menunjukkan adanya keseriusan penegak hukum dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan,” ujar Darbi.

Darbi menambahkan, publik menaruh harapan besar agar Kejari Siak dapat menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih, sehingga dapat memberikan efek jera bagi oknum yang mencoba bermain-main dengan proses lelang proyek pemerintah.

Sebelumnya, sejumlah media online telah menurunkan pemberitaan terkait dugaan pengaturan tender proyek di Siak.

Beritasatu/Cakaplah memberitakan, “Diduga Atur Pemenang Tender, 5 Pegawai ULP Siak Diperiksa Jaksa”, di mana sejumlah pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) dipanggil untuk dimintai keterangan terkait indikasi pengaturan pemenang tender proyek di Kabupaten Siak.

Sementara Okegas.co.id menyoroti adanya dugaan perusahaan kontraktor “bodong” yang memenangkan sejumlah tender. Dalam laporannya, media itu menulis, “Mayoritas tender dimenangkan oleh kontraktor yang tidak memiliki kantor tetap di wilayah kerja. Dugaan kuat adanya permainan antara POKJA ULP/UKPBJ dengan pihak kontraktor pemenang membuat proses tender patut dipertanyakan integritasnya.”

LSM Baladika Adiyaksa Nusantara menegaskan akan terus mengawal dan mendukung langkah Kejari Siak demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).***