Topan menegaskan, pembatalan aksi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap klarifikasi Ketua DPRD Rohul yang sudah menegaskan sikap netral.

“Beliau (Ketua DPRD Rohul) sudah mengklarifikasi bahwa tidak berpihak kepada organisasi buruh manapun. DPRD hanya ingin agar setiap persoalan diselesaikan dengan musyawarah,” ungkap Topan.

Ia juga menambahkan, pekerjaan bongkar muat selama ini memang sudah dilakukan oleh PUK F-SPTI yang dipimpin Rica Carly Pandiangan, sesuai KKB bersama PT KSM. Jika pihak lain, termasuk F-SPPP, tidak setuju dengan itu, maka jalur yang sah adalah melalui pengadilan.

“Ketua DPRD Rohul juga harus tahu, persoalan ini sudah pernah dimediasi sebelumnya. Dan perusahaan tetap berpegang pada KKB yang sah dengan F-SPTI. Karena itu kami berharap masalah ini tidak lagi menimbulkan kegaduhan di tingkat serikat pekerja,” pungkasnya.***