Jakarta, Okegas.co.id — Rifqi Maulana, Kepala Departemen Ekonomi Sumber Daya Manusia Dewan Pimpinan Nasional, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) menegaskan bahwa pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Indonesia harus dikelola secara profesional, kompetitif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi.

Menurut Rifqi, potensi panas bumi Indonesia merupakan aset strategis nasional dalam mendorong transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Namun, besarnya potensi tersebut harus diimbangi dengan kualitas tata kelola yang baik serta kesiapan teknis perusahaan yang terlibat dalam proses eksplorasi maupun produksi.

“Eksplorasi geothermal bukan sektor spekulatif. Ini bidang yang membutuhkan kapasitas finansial kuat, teknologi mumpuni, serta manajemen risiko yang terukur. Negara tidak boleh memberikan ruang bagi perusahaan yang tidak memiliki kompetensi dan komitmen jangka panjang,” ujar Rifqi.

Rifqi menjelaskan bahwa pembangunan sektor energi modern tidak lagi sekadar berbicara tentang produksi listrik atau investasi modal, melainkan tentang bagaimana sektor tersebut menjadi instrumen pembangunan manusia. Karena itu, kehadiran perusahaan geothermal harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.

Ia menekankan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) harus dirancang berbasis kebutuhan masyarakat, seperti: Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal, Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, Perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan, Penciptaan lapangan kerja yang adil dan berkelanjutan

“CSR bukan formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Ketika sumber daya alam dimanfaatkan, masyarakat sekitar harus menjadi bagian dari penerima manfaat utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rifqi mendorong agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan geothermal. Transparansi dalam perizinan, pelaporan dampak lingkungan, serta realisasi program sosial dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik sosial kerap muncul bukan semata karena keberadaan proyek, tetapi karena kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Rifqi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa geothermal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan sektor ini sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Energi terbarukan harus menjadi simbol kemajuan bangsa. Pengelolaannya harus adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada keuntungan jangka pendek,” pungkasnya.***