Kampar – media okegas. Co. Id Dugaan pencemaran lingkungan kembali mencuat di Kabupaten Kampar. Kali ini, masyarakat Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, meluapkan kekecewaan mereka terhadap aktivitas perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem sungai, Senin (02/02/2026).
Warga menuding limbah dari perusahaan yang terafiliasi dengan Sinar Mas, termasuk PT Naga Mas dan PT Naga Sakti, meluap ke aliran sungai hingga mengakibatkan ribuan ikan mati secara massal. Kejadian ini disebut sebagai salah satu dampak paling parah yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
“Ini bukan kejadian kecil. Ikan mati ribuan, air berubah total. Ini sudah jelas mencemari dan merugikan kami,” tegas salah seorang warga dengan nada geram.
Menurut keterangan warga, Air tampak keruh, berwarna pekat, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap diduga berasal dari limbah industri.
Tidak hanya merusak ekosistem, kondisi ini juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Warga yang selama ini bergantung pada sungai kini kehilangan sumber air bersih dan mata pencaharian, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari hasil perikanan.
Situasi ini memicu kemarahan warga yang menilai adanya kelalaian serius dari pihak perusahaan dalam pengelolaan limbah. Mereka mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, untuk tidak tinggal diam.
“Jangan tunggu lebih parah. Kami minta segera dilakukan investigasi dan kalau terbukti, perusahaan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar warga lainnya.
Masyarakat juga mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang dinilai lemah, sehingga dugaan pencemaran dapat terjadi tanpa penanganan cepat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan PT Naga Mas dan PT Naga Sakti belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pencemaran tersebut. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan sanksi tegas demi mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Kasus ini menjadi sorotan serius dan menambah daftar panjang persoalan lingkungan di daerah, yang menuntut komitmen nyata dari pemerintah dan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi hak masyarakat.
