BENGKALIS – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, menuai sorotan tajam. Sejumlah orang tua murid mempertanyakan kualitas menu yang diterima anak-anak mereka karena dinilai belum mencerminkan standar gizi seimbang sebagaimana pedoman nasional.
Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu sejatinya dirancang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi siswa, termasuk unsur karbohidrat, protein, vitamin, serta tambahan susu dan telur sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
Namun berdasarkan temuan di lapangan, dalam satu paket makanan siswa dilaporkan hanya menerima kacang tojin, sambal bilis bercampur kacang, dan satu buah jambu kristal. Tidak terlihat adanya susu maupun sumber protein hewani yang konsisten setiap hari.
Kekecewaan semakin menguat ketika ditemukan buah jambu yang dalam kondisi busuk di bagian dalam. Meski dari luar tampak layak, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran soal proses sortir dan pengawasan kualitas bahan pangan.
Selisih Antara Pedoman dan Realisasi
Perbedaan antara pedoman resmi dan menu aktual inilah yang menjadi titik kritik. Orang tua murid mempertanyakan:
Apakah komposisi menu sudah sesuai standar kalori dan protein harian anak sekolah?
Bagaimana mekanisme kontrol kualitas bahan pangan sebelum dibagikan?
Apakah distribusi susu yang tidak rutin berdampak pada kecukupan gizi siswa?
Kepala SPPG Sungai Pakning Ira Purnama Sari menyatakan bahwa buah yang rusak dapat diganti jika dilaporkan, serta menjelaskan distribusi susu tidak dilakukan setiap hari karena kendala pasokan.
Namun bagi sebagian orang tua, persoalan ini tidak berhenti pada penggantian buah semata, melainkan menyangkut konsistensi dan mutu program.
Masyarakat: Perlu Audit dan Transparansi
Menanggapi kondisi tersebut, Mayarakat Kabupaten Bengkalis menyampaikan sikap tegas.
“Kami miris melihat fakta di lapangan. Program nasional sebesar ini tidak boleh hanya berjalan secara administratif. Kualitas dan standar gizi harus terjamin secara nyata,” ujar perwakilan Ibu - Ibu .
Organisasi tersebut mendesak dilakukan audit terbuka terhadap:
Standar menu dan nilai gizi harian
Proses pengadaan dan distribusi bahan pangan
Mekanisme pengawasan internal SPPG
Kesesuaian alokasi anggaran dengan kualitas yang diterima siswa
“Ini bukan soal menyerang individu atau pimpinan. Ini soal tanggung jawab publik. Jika ada kekurangan dalam perencanaan atau pengawasan, harus diakui dan diperbaiki. Program ini menyangkut kesehatan generasi muda,” tegasnya.
Ujian Implementasi di Daerah
Kasus di Sungai Pakning menjadi cerminan bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh konsep pusat, tetapi oleh pelaksanaan di daerah. Ketika terdapat dugaan ketidaksesuaian standar, evaluasi terbuka menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis membawa harapan besar. Namun harapan itu hanya akan terjaga jika kualitas, transparansi, dan akuntabilitas berjalan beriringan dengan semangat kebijakan.
MBG Sungai Pakning Disorot: Dugaan Ketidaksesuaian Standar Gizi, Diminta Audit Terbuka
