Catatan Kopi Menjelang Jum’at
Jum’at, 10 April 2026
Oleh: Sofyan, S.Sos – Pengamat Kebijakan Publik

Menjelang Jum’at, saya duduk sejenak di sebuah warung kopi bersama guru saya, **Dr. Fauzi Abubakar**. Hadir pula Ketua Gerindra Kota Lhokseumawe. Seperti biasa, meja kopi tak pernah benar-benar sunyi—ia menjadi ruang di mana pikiran-pikiran bertemu, beradu, lalu mengalir menjadi percakapan yang kadang sederhana, namun sering kali penuh makna.

Pagi itu, diskusi tiba-tiba berbelok pada isu yang cukup hangat: wacana pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Nama-nama yang mencuat masih didominasi figur lama—mereka yang telah lama berada di lingkar kekuasaan dengan pola dan gaya kepemimpinan yang relatif sama. Namun di tengah percakapan tersebut, muncul sebuah gagasan yang terasa berbeda: bagaimana jika **Mualem** berani mendorong **Bunda Salma** sebagai Ketua DPRA dari **Partai Aceh**?

Gagasan ini bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah kemungkinan terobosan. Bunda Salma berpotensi menjadi perempuan pertama yang memimpin DPRA. Lebih dari itu, ia membawa karakter yang selama ini jarang tampil dominan dalam politik Aceh: tenang, akomodatif, dan bekerja tanpa banyak kegaduhan.

Dalam situasi Aceh saat ini, kualitas seperti itu bukanlah kelemahan, melainkan kebutuhan. Jika menengok ke belakang, peran Bunda Salma di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang asing. Dalam berbagai situasi, termasuk saat bencana banjir, ia hadir dengan pendekatan yang sederhana namun nyata. Ia tidak banyak berbicara, tetapi bekerja. Dalam dunia politik, kerja nyata sering kali lebih berharga daripada retorika panjang. Hal ini menjadi modal penting, bukan hanya untuk memimpin, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik.

DPRA merupakan lembaga kolektif dan kolegial yang tidak dapat dipimpin dengan gaya satu arah, apalagi dengan pendekatan yang serba transaksional. Kepemimpinan di dalamnya membutuhkan kemampuan merangkul, mendengar, serta menyatukan perbedaan. Di sinilah relevansi Bunda Salma menjadi semakin terasa. Ia berpotensi menjadi jembatan—tidak hanya antarfraksi, tetapi juga antara lembaga legislatif dengan rakyat. Sosok yang tidak membawa beban konflik berlebihan, namun cukup kuat untuk menjaga keseimbangan politik.

Tentu, langkah ini bukan tanpa tantangan. Politik Aceh tidak pernah sederhana. Namun, jika perubahan ingin benar-benar dimulai, maka keberanian untuk memilih figur yang berbeda merupakan langkah awal yang tidak dapat dihindari.

Di meja kopi pagi itu, saya memang tidak menemukan kesimpulan pasti. Namun satu hal terasa jelas—Aceh sedang membutuhkan energi baru. Dan mungkin, **Bunda Salma** adalah bagian dari jawaban tersebut.