Firman Jaya Daeli Bertemu Gubernur Bali dan Kajati Bali, Bahas Penguatan Pembangunan Daerah dan Kelembagaan Penegak Hukum

Firman Jaya Daeli Bertemu Gubernur Bali dan Kajati Bali, Bahas Penguatan Pembangunan Daerah dan Kelembagaan Penegak Hukum

Denpasar, Bali – Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.H. dalam rangka membahas berbagai isu pembangunan daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas kelembagaan penegak hukum.

Pertemuan pertama berlangsung pada Selasa, 16 Juni 2026, di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar. Dalam suasana yang berlangsung hangat, informal, namun sarat substansi, Firman Jaya Daeli dan Wayan Koster mendiskusikan berbagai perkembangan pembangunan Bali serta tantangan dan peluang strategis dalam memperkuat kualitas masyarakat dan pembangunan kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Firman menilai kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster memiliki fondasi kuat yang berorientasi pada visi pembangunan jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing daerah.

Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan karakter yang utuh, berbasis visi pembangunan yang jelas, berakar pada nilai-nilai keutamaan dan keunggulan, serta berorientasi pada percepatan peningkatan kualitas masyarakat dan kemandirian daerah yang kompetitif. Kepemimpinan seperti ini menjadi faktor penting dalam memajukan pembangunan daerah dan kawasan secara berkelanjutan,” ujar Firman Jaya Daeli.

Menurut mantan anggota Komisi Politik dan Hukum DPR RI tersebut, pembangunan daerah yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan yang mampu menghadirkan perubahan nyata dan berdampak bagi masyarakat.

Sebelumnya, pada Senin, 15 Juni 2026, Firman Jaya Daeli juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.H. di ruang kerja Kajati Bali, Kantor Kejati Bali, Denpasar.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu terkait penguatan konstitusionalitas, peningkatan kapasitas kelembagaan penegak hukum, serta peran strategis institusi kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkeadilan.

Firman menyoroti pengalaman panjang Setiawan Budi Cahyono di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum menjabat Kajati Bali, Setiawan pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai Koordinator pada Kejaksaan Agung, Wakil Kajati Bengkulu, Wakil Kajati Jawa Timur, hingga Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen) Kejaksaan Agung.

Penguatan kelembagaan penegak hukum, khususnya institusi kejaksaan, merupakan bagian penting dalam menjaga konstitusionalitas, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan publik. Pengalaman dan kapasitas kepemimpinan Kajati Bali menjadi modal penting dalam memperkuat peran kejaksaan di daerah,” kata Firman.

Sebagai mantan anggota Tim Perumus sejumlah regulasi strategis nasional, di antaranya Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang KPK, Firman menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkualitas memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono merupakan dua elemen penting yang saling memperkuat dalam mendukung pembangunan daerah dan pemajuan masyarakat. Sinergi kepemimpinan yang reformatif dan transformatif akan mempercepat peningkatan kualitas kelembagaan, pembangunan kawasan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan yang ideal harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebudayaan, dan demokrasi, sehingga mampu menghadirkan kemajuan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memperkuat karakter dan peradaban masyarakat.

Serangkaian pertemuan yang berlangsung di Bali tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ruang dialog strategis antara tokoh nasional, pemerintah daerah, dan institusi penegak hukum guna mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index