Jakarta, 16 Juli 2026 – Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, *Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si.*, memimpin *Forum Diskusi Aktual (FDA) Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis* yang digelar secara hybrid di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Forum tersebut menjadi langkah strategis BSKDN dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendukung implementasi *Program Cek Kesehatan Gratis*, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.
Antusiasme terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Hingga laporan pelaksanaan disampaikan kepada *Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.**, jumlah peserta yang mengikuti melalui Zoom Meeting telah mencapai kapasitas maksimal sebanyak *1.000 peserta*, di samping peserta yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui siaran YouTube Live.
Dalam pelaksanaannya, Dr. T.R. Fahsul Falah memimpin jalannya forum yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Forum berlangsung secara interaktif dengan membahas strategi memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis.
Menurut Dr. T.R. Fahsul Falah, pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan setiap kebijakan pelayanan kesehatan dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
"Forum Diskusi Aktual ini menjadi wadah penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung tindak lanjut Program Cek Kesehatan Gratis melalui sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan,"** ujar Dr. T.R. Fahsul Falah dalam laporannya kepada Kepala BSKDN.
Ia menegaskan bahwa komunikasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra strategis menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi program sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
Forum menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pemerintahan maupun kesehatan, di antaranya **Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si., Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Fauzan Hasan, S.STP., M.Si.**
Selain itu, forum juga menghadirkan **CEO Elektrik Rakyat Indonesia (ERI) M. Divo Kartono, CEO VRITIMES Ferry Bayu Nirwono, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Puji Winarti, S.KM., M.Kes., serta Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas Renova Gloria Montesori Siahaan, S.E., M.Sc.**
Para narasumber menyampaikan berbagai gagasan mengenai penguatan koordinasi lintas sektor, tata kelola pelayanan kesehatan primer, pemanfaatan inovasi, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi referensi strategis dalam mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis di seluruh Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung sesuai agenda ini menunjukkan tingginya komitmen BSKDN dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Partisipasi aktif peserta, baik secara luring maupun daring, mencerminkan semakin kuatnya semangat bersama untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Melalui Forum Diskusi Aktual ini, BSKDN menegaskan bahwa penguatan kapasitas pemerintah daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan transformasi pelayanan publik. Dengan sinergi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, **Program Cek Kesehatan Gratis** diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas sekaligus memperkuat pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan.****
