BANDA ACEH — Fraksi Partai Golkar DPR Aceh menyoroti kualitas pengelolaan anggaran daerah dalam pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Golkar menilai keberhasilan pengelolaan APBA tidak semestinya hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap program yang dibiayai APBA harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pada prinsipnya, DPR Aceh menerima Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025. Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi sekaligus perbaikan tata kelola anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRA, Khalid, mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBA harus dilakukan secara menyeluruh. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti perekonomian, pembangunan infrastruktur, hingga optimalisasi sumber-sumber pendapatan Aceh.
Menurut Khalid, anggaran daerah harus mampu menjadi instrumen untuk memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, sekaligus menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Yang terpenting bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Khalid.
Ia juga mendorong Pemerintah Aceh agar terus memperkuat tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Program-program dengan tingkat realisasi rendah, kata dia, perlu dievaluasi secara serius. Hal itu penting untuk mengetahui penyebab rendahnya realisasi sekaligus memastikan persoalan yang sama tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Infrastruktur Harus Jadi Penggerak Ekonomi
Khalid menilai pembangunan infrastruktur juga harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian Aceh.
Pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
“Infrastruktur harus menjadi penggerak aktivitas ekonomi, bukan sekadar proyek pembangunan,” tegasnya.
Dengan perencanaan yang tepat, infrastruktur diharapkan mampu membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.
Dorong Optimalisasi Pendapatan Aceh
Selain kualitas belanja, Fraksi Golkar juga menilai peningkatan pendapatan daerah harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Pemerintah Aceh didorong menggali berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum dikelola secara maksimal, termasuk optimalisasi aset daerah dan pengembangan sektor-sektor produktif.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Aceh.
Pandangan Khalid tersebut juga sejalan dengan perhatian yang sebelumnya ia sampaikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di tingkat nasional. Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana Aceh yang lebih efisien, transparan, dan mampu menghasilkan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
APBA Harus Kembali kepada Rakyat
Khalid berharap pembahasan pertanggungjawaban APBA 2025 tidak berhenti sebagai proses administratif semata. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan Aceh.
Ia menegaskan bahwa APBA pada hakikatnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah APBA harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat, APBA diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pembangunan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi serta memperkuat kemandirian ekonomi Aceh.
Fraksi Golkar menilai perbaikan tata kelola tersebut menjadi penting agar kebijakan anggaran daerah ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Aceh.***
