Rohul, Okegas.co.id - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Korek Riau menyoroti tajam dugaan ketidakmampuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lubuk Kerapat di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam mengelola dana bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Sorotan ini mencuat berdasarkan temuan lapangan terkait sejumlah alokasi dana yang dinilai tidak efektif dan berujung pada aset desa yang terbengkalai.
Menurut investigasi LSM Korek Riau, kucuran dana bantuan yang diterima BUMDes Lubuk Kerapat sejak tahun 2019 patut dipertanyakan. Rincian dana bantuan yang menjadi perhatian adalah:
• Bantuan BKK Tahun 2019: Rp 150 Juta untuk Pembelian Tenda. Ironisnya, tenda yang seharusnya menjadi sumber pendapatan melalui penyewaan kini dilaporkan dalam kondisi rusak.
• Bantuan Tahun 2020: Rp 41,6 Juta untuk Pembelian Mobil Bekas Carry. Mobil yang diperuntukkan mengangkut air galon minum, yang juga diharapkan menghasilkan pendapatan, kini juga dilaporkan rusak dan tidak berfungsi.
• Bantuan Tahun 2021: Rp 67,2 Juta. Dana ini dilaporkan masih utuh karena tidak dibelanjakan, menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan dan kebutuhan BUMDes.
• Bantuan Tahun 2022: Dana Pembangunan Kantor BUMDes. Pelaksanaan pembangunan kantor ini juga menjadi perhatian, meskipun tidak dirinci lebih lanjut dalam laporan awal.
Koordinator Investigasi LSM Korek Riau, Miswan, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi aset-aset yang dibeli menggunakan dana publik tersebut.
"Sangat disayangkan modal yang diberikan kepada BUMDes ini terkesan tanpa perencanaan yang matang dan pengelolaan yang profesional. Tenda senilai Rp 150 juta itu seharusnya aset yang menghasilkan. Dengan adanya penyewaan, seharusnya ada dana pemeliharaan. Kami mendesak Inspektorat untuk meneliti aliran dana sewa tenda tersebut, ke mana arahnya dan untuk apa," tegas Miswan, Sabtu (19/04/2025).
Lebih lanjut, Miswan menyoroti kondisi mobil pengangkut air galon. "Mobil itu digunakan untuk operasional penjualan air minum kepada masyarakat, tentu ada pendapatan dari sana. Mengapa kondisinya kini rusak? Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa hasil dari penyewaan tenda dan penjualan air tidak dikelola secara transparan dan profesional, atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan lain, sehingga perbaikan aset pun terabaikan," imbuhnya dengan nada geram.
LSM Korek Riau secara tegas meminta Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana bantuan, mulai dari proses pembelian tenda dan mobil, hingga aliran dana hasil penyewaan dan penjualan.
"Kami mendesak Inspektorat untuk memeriksa secara seksama aliran pembelian tenda dan mobil, serta ke mana hasil dari penyewaannya selama ini," pungkas Miswan, mengindikasikan adanya potensi penyimpangan yang perlu diusut tuntas demi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.***