Oleh: Guswanda Putra, S. Pi
(Pemerhati Kebijakan Publik)

Rakyat Riau mungkin sedang terbuai dalam euforia visual. Di bawah komando SF Hariyanto, aspal-aspal mulus mendadak menghampar di ruas jalan yang bertahun-tahun rusak dan terabaikan. Narasi “Gesa Jalan” pun dijual sebagai simbol kepedulian, memposisikan SF Hariyanto sebagai satu-satunya figur yang dianggap paling memahami penderitaan rakyat.

Namun, di balik aroma aspal yang masih basah, penggeledahan KPK di kediaman dinas SF Hariyanto justru membuka tabir yang jauh lebih menyengat. Publik kini patut bertanya: apakah proyek-proyek ini benar-benar demi kepentingan rakyat, atau justru menjadi manuver sepihak untuk mempercepat perputaran koper-koper dolar di tengah vakumnya otoritas Gubernur Nonaktif?

Akrobat Anggaran di Tengah Lemahnya Pengawasan

Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan infrastruktur jalan merupakan sebuah anomali besar dalam tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana BTT sejatinya hanya diperuntukkan bagi keadaan darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

Memaksakan perbaikan jalan reguler melalui BTT adalah bentuk akrobat anggaran yang berisiko tinggi secara hukum. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius:
mengapa skema “darurat” justru digencarkan secara agresif saat Gubernur Nonaktif, Abdul Wahid, sedang terhalang menjalankan fungsi pengawasan akibat proses hukum?

Dalam kondisi tersebut, kebijakan “Gesa Jalan” tidak lagi tampak sebagai pelayanan tulus, melainkan berpotensi menjadi panggung kepahlawanan tunggal. Ketika otoritas utama melemah, ruang kebijakan seolah dimanfaatkan untuk membangun citra personal tanpa kontrol politik yang memadai.

Menghitung Jejak Dolar di Balik Aspal

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan merupakan delik gratifikasi.

Penemuan dokumen aliran dana proyek di rumah dinas SF Hariyanto memberikan perspektif yang mengkhawatirkan. Secara teknis, percepatan pencairan proyek seringkali menjadi pintu masuk praktik fee proyek di bawah meja.

Sangat ironis ketika SF Hariyanto agresif mencitrakan diri sebagai penyelamat infrastruktur Riau, sementara kediamannya digeledah terkait dugaan aliran mata uang asing. Jangan sampai aspal mulus ini justru menjadi “karpet merah” untuk menutupi praktik gratifikasi yang dilakukan secara sistematis.

Rakyat harus sadar: setiap meter aspal yang mereka nikmati bisa saja “berutang” pada integritas yang dikorbankan.

Legitimasi Moral Wakil Gubernur Terpilih

Sebagai Wakil Gubernur terpilih, SF Hariyanto memegang tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas dan marwah pemerintahan daerah, bukan justru menciptakan kegaduhan melalui kebijakan anggaran yang kontroversial.

Kepemimpinan bukan sekadar memindahkan aspal ke jalanan, tetapi juga keberanian menjelaskan secara jujur asal-usul setiap rupiah yang ditemukan di balik pintu rumah dinas.

Riau tidak membutuhkan pemimpin yang lincah membangun jalan di depan kamera, tetapi bungkam saat diminta menjelaskan dugaan kekayaan fantastis yang diselidiki aparat penegak hukum.

Menuntut Transparansi demi Keadilan Publik

Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, rakyat Riau memiliki hak konstitusional untuk menuntut:

1. Audit Investigatif Total

BPK dan KPK harus membedah secara menyeluruh apakah penggunaan dana BTT benar-benar murni untuk kepentingan rakyat, atau justru dialirkan untuk memperkuat posisi politik personal dalam masa transisi kekuasaan. Kualitas aspal harus sesuai kontrak, bukan proyek “kejar tayang” demi setoran.

2. Transparansi Rekanan Proyek

Publik berhak mengetahui siapa saja kontraktor yang mendapatkan proyek Gesa Jalan. Apakah mereka rekanan profesional yang kredibel, atau justru “orang dekat” yang mengamankan aliran dolar di balik proyek infrastruktur.

Kesimpulan

Jangan biarkan debu aspal menutupi mata kita dari potensi tumpukan koper mata uang asing. Jalan yang mulus mungkin hanya bertahan beberapa tahun, tetapi rusaknya integritas kepemimpinan akan menghancurkan Riau untuk satu generasi ke depan.

Riau membutuhkan pemimpin yang membangun jalan dengan tangan bersih — bukan tangan yang sibuk merapikan tumpukan dolar di tengah skema politik yang penuh intrik dan dugaan pengkhianatan terhadap etika pemerintahan.***