Okegas.co.id, Pekanbaru - Aksi unjuk rasa buruh yang digelar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, kembali memanas dengan lantangnya suara orasi Ketua KC FSPMI Siak, Elmon Pandiangan. Dalam seruan kerasnya, Elmon menyoroti berbagai praktik yang dinilai merugikan pekerja, khususnya terkait proses rekrutmen di perusahaan migas raksasa Pertamina Hulu Rokan (PHR), Kamis (28/8/2025).
Elmon menegaskan bahwa PHR sebagai perusahaan yang mengelola salah satu blok migas strategis di negeri ini seharusnya menjadi contoh dalam melaksanakan aturan perundang-undangan. “Jangan sampai perusahaan sebesar PHR justru menjadi pelanggar hukum dengan mengabaikan regulasi ketenagakerjaan yang ada. Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan korporasi,” tegasnya di hadapan massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga.
Salah satu poin utama yang disoroti Elmon adalah kebijakan medical check up (MCU) yang dibebankan kepada calon pelamar kerja. Ia menilai, pungutan tersebut tidak hanya memberatkan pencari kerja, tetapi juga membuka celah komersialisasi di balik proses rekrutmen. “PHR harus membebaskan biaya MCU. Jangan jadikan kebutuhan rakyat mencari kerja sebagai ladang bisnis baru. Perusahaan punya kewajiban, bukan justru membebankan biaya kepada rakyat yang ingin bekerja,” ujarnya dengan nada tinggi.
Lebih jauh, Elmon menekankan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal Riau. Menurutnya, sudah saatnya PHR berhenti mendatangkan pekerja dari luar daerah sementara ribuan anak negeri di Riau masih berjuang mencari pekerjaan. “Ini tanah kami, ini sumber daya alam kami. Kalau pekerja lokal masih jadi penonton, lalu untuk siapa sebenarnya blok Rokan ini dikelola?” katanya yang langsung disambut riuh tepuk tangan massa.
Selain itu, praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen juga menjadi sorotan tajam. Elmon mendesak agar DPRD Riau dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap praktik kotor tersebut. “Jika ada oknum yang bermain dalam perekrutan, itu bentuk penghianatan terhadap rakyat. DPRD jangan hanya duduk manis di kursi empuk, tapi harus bertindak tegas memerangi pungli yang mencederai keadilan,” seru Elmon dengan suara lantang.
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan seharusnya mengutamakan kepentingan pekerja daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang menempatkan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama. “Jangan ada lagi kongkalikong untuk memperkaya segelintir elit. Ingat, PHR berdiri karena keringat pekerja, dan tanpa pekerja perusahaan tidak ada artinya,” ucapnya menutup orasi.
Seruan keras Elmon Pandiangan di tengah aksi damai FSPMI ini menambah bobot tuntutan yang digulirkan para buruh kepada DPRD Riau. Ia menegaskan, suara buruh tidak boleh diabaikan, sebab mereka bukan hanya menuntut hak pribadi, tetapi memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Riau.***